.webp)
Ia mengaku prihatin dengan banyaknya daerah zona merah yang belum mendapatkan vaksin, khususnya di Pulau Jawa dan Madura. "Namun kedepannya, distribusi ke luar Jawa - Bali juga perlu segera dilakukan. Herd Imunity seperti yang dicanangkan Presiden itu baru terjadi jika dilakukan secara serentak dan merata," jelasnya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin meminta Kementerian Kesehatan untuk mampu mengatasi persoalan kurangnya stok vaksin di sejumlah daerah. Ia menerima banyaknya keluhan kekurangan vaksin di sejumlah daerah.
"Jangan hanya di Pulau Jawa, atau dikelola juga oleh pemerintah pusat saja stok yang banyaknya. Daerah juga perlu melakukan vaksinasi," pesan Alifudin (2/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas kendala kekurangan vaksin di dapilnya, Alifudin mengaku akan terus berkomunikasi kepada Menteri Kesehatan untuk mendorong keberadaan vaksin di daerah. Ia mengaku bakal mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR untuk mendorong hal tersebut.
Nada pesimis dilontarkan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. "Kelihatannya agak absurd ya targetnya. Sekarang saja jumlah penduduk yang di vaksin dua dosis baru kisaran 7.7% untuk capai herd imunity kan harus 185 juta orang di vaksin. Masih jauh targetnya," ujar Bhima.
Distribusi vaksin menurut Bhima menjadi masalah serius yang harus segera dituntaskan. Kuncinya di Kementerian Kesehatan.
"Kan presiden sudah bilang ada pasokan vaksin impor yang menumpuk masih banyak, sementara animo masyarakat untuk vaksin tinggi, terilihat dari kerumunan orang yang mau divaksin di beberaapa tempat," pungkasnya
Bhima menjelaskan, gap pasokan vaksin tiap daerah bisa menyebabkan pemulihan ekonomi tidak serentak. Daerah yang vaksinasinya lambat, maka pemulihan ekonominya juga lambat.
(acd/dna)
