Pandemi Bikin Rencana Investasi Norwegia-RI Tertunda

Pandemi Bikin Rencana Investasi Norwegia-RI Tertunda

Deden Gunawan - detikFinance
Jumat, 13 Agu 2021 18:30 WIB
Duta Besar RI untuk Norwegia
Foto: Dok. Pribadi via Instagram: Dubes RI untuk Norwegia dan Islandia Todung Mulya Lubis
Jakarta -

Norwegia adalah salah satu negara terkaya di Benua Eropa. Negeri berpenduduk 5,4 juta orang ini memiliki dana abadi sekitar 1,1 triliun dolar Amerika Serikat (AS). Dengan uang berlimpah seperti itu investasi harus disalurkan ke banyak negara, termasuk Indonesia.

"Apalagi Indonesia punya pasar yang besar dan merupakan mitra bisnis potensial," kata Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia Todung Mulya Lubis kepada detik.com.

Sejak menjadi dubes pada Februari 2018, dia menggelar sejumlah even untuk mempromosikan Indonesia dan bernegosiasi dengan pengusaha-pengusaha Norwegia. Namun ketika akan masuk negosiasi akhir terjadi pandemi dan lockdown.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Semula banyak yang memperkirakan pandemi ini paling hanya akan berlangsung selama tiga atau maksimal enam bulan. Tapi nyatanya hingga satu setengah tahun ini belum ada tanda-tanda dunia akan mereda dari ancaman pandemi Covid-19. "Ya, kita kesal tapi ini kan di luar kekuasaan manusia," ujar Todung.

Selain soal kandasnya upaya kesepakatan investasi Todung juga bercerita soal nasib sekelompok wisatawan asal Indonesia yang terpaksa menjalani karantina di hotel pada awal pandemic 2020 karena Norwegia lockdown.

ADVERTISEMENT

Beruntung setelah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan pemerintah, manajemen hotel, dan maskapai penerbangan mereka akhirnya diizinkan kembali ke tanah air sebelum masa karantina 14 hari selesai.

"Jadi ya mereka kan tidak boleh dipersalahkan dong ya karena itu kategorinya force majeure," ungkap Todung.

Ia pribadi sebagai dubes selain mengisi waktu dengan menjadi pembicara seminar jarak jauh, juga menulis buku. Salah satunya novel bertajuk, "Menunda Kekalahan" yang terbit Rabu kemarin dan "Korupsi Politik di Indonesia" yang akan diterbitkan Melbourne University Press.

"Yang korupsi politik masih dalam proses editing oleh penerbitnya, semoga dalam waktu dekat sudah naik cetak," ujarnya.




(ddg/hns)

Hide Ads