.webp)
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku saat ini pihaknya masih terus bersih-bersih data penerima bantuan sosial. Dia mengklaim data bansos secara numerik sudah benar, namun secara kualitas masih ada ditemukan penerima yang tidak seharusnya.
Dia mengatakan masih ada protes-protes yang sampai ke kupingnya soal penerima bansos yang tidak sesuai. Misalnya, ada seseorang yang dekat dengan pemangku kepentingan di suatu daerah maka dia ikut diberikan bansos padahal hidupnya berkecukupan.
"Saya sampaikan bahwa kita sudah selesaikan perbaikan data DTKS, numeriknya, secara angka itu sudah clear. Namun kita perlu perbaiki kualitas datanya ini. Misalkan ada yang sampaikan, 'bu kami lebih berhak menerima', tetangganya lebih kaya namun karena dekat dengan seseorang yang ambil kebijakan maka dia dapat," papar Risma dalam konferensi pers Nota Keuangan, Senin (16/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini yang kami bangun kami mulai saat ini perbaikan data hingga ke depannya," katanya.
Dia mengatakan pihaknya akan melakukan update data penerima bansos pada minggu ke tiga setiap bulannya. Menurutnya, perubahan terjadi cepat di tengah masyarakat, ada yang lahir, meninggal, pergi, ataupun datang.
"Data ini diperbaiki tiap minggu ke tiga untuk data bulan berikutnya. Ini perlu dilakukan, karena seperti tadi kalau tiba-tiba ada bencana, lalu ada kelahiran atau kematian, pindah, datang, akan berpengaruh pada penerimaan dan pengeluaran bulan berikutnya," kata Risma.
Risma pun mengatakan Kemensos sudah membuat aplikasi khusus untuk memperbaiki data penerima bansos, yaitu aplikasi Usul Sanggah. Bagi pihak yang merasa butuh bantuan sosial bisa saja mengusulkan diri.
Atau apabila ada masyarakat yang mau melaporkan adanya penerimaan bansos tidak tepat sasaran bisa juga melakukan sanggah.
"Kami ada aplikasi Usul Sanggah, di mana aplikasi ini dibuat untuk kalau ada seseorang misalnya lebih berhak menerima maka dia usulkan dirinya maka kita akan cek di lapangan apakah itu betul. Kemudian berikutnya pelibatan masyarakat, tapi juga bisa menyanggah, misalkan ada orang yang nggak berhak maka orang lain bisa menyanggah," kata Risma.
Sebelumnya, Risma pernah buka-bukaan mengenai ruwetnya data bansos. Hal ini berdasarkan laporan sejumlah instansi, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020.
"Pertama kali permasalahannya adalah saat kami mendapatkan hasil temuan BPK, BPKP dan KPK. Jadi permasalahan awal adalah di sini," kata Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, Senin (24/5/2021).
Baca juga: Aib Bantuan Beras Bulog |
Dia memaparkan, temuan BPKP tahun 2020 terdapat 3.877.965 data NIK keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos tidak valid. Kemudian, sebanyak 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama.
Bukan hanya itu, terdapat penerima manfaat (PM) bansos yang tidak layak/tidak miskin/tidak mampu/tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek.
"Terdapat KPM telah pindah, meninggal tanpa ahli waris, tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM," sambung Risma.
Dalam laporan BPK, papar Risma, terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.479 anggota rumah tangga (ART). Nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 ART. Lalu, nama kosong sebanyak 5.702 ART, serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020.
"Bantuan sosial tunai senilai Rp 500 ribu untuk KPM sembako non PKH disalurkan 14.475 KPM yang memiliki NIK ganda, dan 239.154 KPM yang memiliki NIK tidak valid," lanjut Risma.
Selanjutnya, permasalahan data juga ditemukan KPK. KPK mendapat temuan sebanyak 16.796.924 data tidak padan Dukcapil. Kemudian, pemuktakhiran DTKS berpotensi inefisien dan tumpang tindih.
(hal/zlf)
