.webp)
BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 5 juta calon penerima bantuan subsidi upah/gaji (BSU) Rp 1 juta yang tidak memiliki rekening bank BUMN (Himbara). Sementara BLT pekerja hanya disalurkan ke rekening bank BUMN.
Deputi Direktur Bidang Project Management Office BPJS Ketenagakerjaan Romie Erfianto menjelaskan alur pencairan subsidi gaji atau BSU Rp 1 juta kepada pekerja yang tak mempunyai rekening bank BUMN, yakni BRI, BNI Mandiri, dan BTN.
"Jadi karena hampir kurang lebih sekitar 5 jutaan peserta ini tidak memiliki rekening Himbara, dan belum mempunyai rekening juga, jadi ini yang kita akan bukakan rekening barunya secara kolektif bekerja sama dengan Kemnaker dan Himbara," katanya dalam webinar TNP2K, Kamis (19/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk pencairan BSU khusus yang belum memiliki rekening bank BUMN, pertama BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyampaian data calon penerima ke Kemnaker.
Selanjutnya, Kemnaker akan melakukan penyampaian elemen datanya kepada bank-bank BUMN dan khusus di Aceh adalah Bank Syariah Indonesia (BSI).
Setelah itu bank-bank BUMN dan BSI menginformasikan kepada peserta untuk melakukan aktivasi rekening dan pencairan dana kepada peserta. Di saat yang bersamaan dilakukan pembentukan rekening kolektif oleh bank Himbara secara sentralisasi.
Kemudian buku tabungan dicetak dan dikirimkan ke cabang bank sesuai lokasi pemberi kerja. Dari sini ada dua opsi proses distribusi buku tabungan, yakni melalui kantor cabang bank terdekat atau manapun, serta lokasi pemberi kerja.
Terakhir, peserta mulai melakukan proses KYC (know your customer). Itu adalah aturan yang diterapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah mereka. Kemudian barulah dilakukan aktivasi rekening untuk mencairkan subsidi gaji atau BSU Rp 1 juta.
"Jadi kami bekerja sama untuk mendistribusikan kartu dan peserta dapat melakukan aktivasi nanti sesuai dengan bank kerjasama yang telah ditunjuk pada saat pembukaan rekening baru," tambahnya.
Simak video 'Cek Syarat Penerima Subsidi Gaji Rp 1 Juta dari Pemerintah':
