Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (Persero) bakal dicairkan akhir Agustus 2021. Hal itu sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
"Jadi yang dijanjikan di APBN 2021 harusnya akhir Agustus ini sudah diproses itu untuk yang (HK) karena PP (Peraturan Pemerintah) sudah terbit. Kalau PP-nya sudah terbit maka (PMN-nya) segera kami cairkan," kata Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban dalam bincang bareng DJKN secara virtual, Jumat (20/8/2021).
Untuk diketahui pelaksanaan PMN kepada Hutama Karya tertuang dalam PP Nomor 77 Tahun 2021. Dana itu digelontorkan untuk pembangunan tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yakni Kuala Tanjung-Parapat, Sigli-Banda Aceh, dan Lubuk Linggau-Bengkulu sepanjang 66 km.
Selain HK, PP yang sudah terbit terkait PMN adalah PP Nomor 83 Tahun 2021 yang mengamanatkan dana sebesar Rp 5 triliun untuk PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero). Tahun ini sendiri pemerintah menganggarkan Rp 42,38 triliun untuk PMN kepada sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun sampai saat ini belum ada satupun dana yang cair.
Selain Hutama Karya dan PLN, pemerintah juga memberikan PMN kepada PT SMF sebesar Rp 2,25 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun, PT Pelindo III sebesar Rp 1,2 triliun.
Selanjutnya, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp 470 miliar, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar Rp 977 miliar, PT PAL sebesar Rp 1,28 triliun, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank sebesar Rp 5 triliun.
"HK PP-nya sudah terbit, Bahana masih proses PP-nya. Jadi bagaimana kita segera menyelesaikan PP-nya, namun di akhir Agustus ini seharusnya nanti yang PP-nya selesai sudah bisa kami bayarkan," tuturnya.
Selain itu, Kemenkeu mencatat realisasi pembiayaan investasi hingga 18 Agustus 2021 sebesar Rp 54,12 triliun. Angka tersebut setara dengan 29,45% dari alokasi pembiayaan investasi di tahun ini sebesar Rp 184 triliun.
Dana tersebut dikucurkan untuk lima Badan Layanan Umum (BLU) pemerintah dengan rincian Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 11,12 triliun, Pusat Pengelolaan dan Pembiayaan Perumahan Rp 11 triliun, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp 2 triliun, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 20 triliun, pinjaman pemerintah daerah (Pemda) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 10 triliun.
