.webp)
Alvino mengatakan para peternak meminta perlindungan langsung dari Presiden Joko Widodo. Pasalnya, kondisi bisnis peternak mandiri makin tidak kondusif tapi pemerintah masih diam saja. Dia mengatakan peternak sudah lapor ke Kementerian Pertanian namun tak ada langkah efektif yang diambil.
"Sekarang atau kah nanti, peternak mandiri ini akan berurusan dengan hukum karena kami terlilit hutang. Kita mau aksi nggak boleh sekarang. Tapi kita lapor ke Kementan, tidak diterima," tegas Alvino.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rencana aksi di depan Istana Negara tersebut, Alvino menyebutkan ada delapan tuntutan aksi yang akan disampaikan, antara lain:
1. Mendesak Agar Menteri Pertanian dan Dirjen PKH diganti karena tidak bisa melindungi Peternak Rakyat Mandiri
2. Naikan Harga LB minimal di HPP Peternak Rakyat Mandiri Rp. 20.000/Kg
3. Surat Edaran Cutting DOC Ditinjau Ulang Pemberlakuannya
4. Terbitkan Perpres Perlindungan Peternak Rakyat Mandiri
5. Jaminan Supply DOC FS ke Peternak Rakyat Mandiri sesuai Permentan No .32 Th.2017 PASAL 19 AYAT (1)
6. Jaminan harga jual Live Bird diatas HPP Peternak Mandiri sesuai Permendag No.07 Th. 2020, minimal Rp. 20.000/Kg
7. Dilakukan Penyerapan Ayam Hidup disaat harga Farm Gate dibawah HPP Peternak Mandiri sesuai Permendag NO. 07 Th.2020 Pasal 3 ayat (1)
8. Perusahaan Integrasi dilarang berbudidaya
(hal/zlf)
