Pemerintah baru yang dipimpin Taliban di Afghanistan diprediksi akan menghadapi serangkaian guncangan yang menyebabkan mata uang lebih lemah, inflasi lebih cepat, dan pengendalian modal.
Dikutip dari Bloomberg, Senin (23/8/2021), Ajmal Ahmady, gubernur Da Afghan Bank, yang dikenal sebagai DAB, mengatakan Afghani mata uang Afghanistan, kemungkinan akan mengalami pelemahan baru setelah mencapai rekor terendah pekan lalu. Hal itu, kata dia, bisa memacu kenaikan harga konsumen dengan membuat impor lebih mahal.
Dia mengatakan, dengan sebagian besar aset bank sentral senilai lebih dari $9 miliar atau sekitar Rp 129 triliun (kurs dolar Rp 14.414) yang dibekukan oleh Amerika Serikat, Afghanistan menghadapi potensi krisis ekonomi. Melebihi dampak pandemi COVID-19, kekeringan dan orang-orang terlantar yang kesulitan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini situasi yang sangat menantang," kata Ahmady melalui sambungan telepon dari lokasi yang dirahasiakan di mana dia melarikan diri saat pemerintah jatuh.
"Kami mencoba mengatasi tiga kejutan, dan sekarang saya pikir mereka harus menghadapi yang keempat," sambungnya.
Ahmady (43) merupakan seorang lulusan Universitas Harvard yang pernah bekerja di Departemen Keuangan AS sebagai ekonom. Ketika AS bersiap untuk menyelesaikan penarikan militer yang menyebabkan Presiden Ashraf Ghani melarikan diri ke Uni Emirat Arab ketika Taliban meluncur ke Kabul, sektor ekonomi dan perbankan Afghanistan hancur berantakan.
Hampir tiga perempat dari sekitar 40 juta warga negara itu tinggal di daerah pedesaan. Sementara mayoritas pemberi pinjaman berada di tiga kota besar, menurut data Bank Dunia.
Mata uang Afghanistan yang tidak diterima untuk perdagangan lintas batas membuat negara itu bergantung pada dolar AS dan sistem transfer informal yang dikenal sebagai 'hawala'. Metode pemindahan uang tunai berbasis kepercayaan berabad-abad yang menopang perdagangan internasional di seluruh Timur Tengah dan Asia Selatan sebelum munculnya perbankan modern yang tetap menjadi bagian utama kehidupan di Afghanistan.
Dana Moneter Internasional pekan lalu mengatakan bahwa pemerintah baru terputus dari penggunaan dana cadangan aset yang akan dialokasikan ke 190 negara anggotanya pada hari Senin, merampas hampir US$ 500 juta dari Taliban atau sekitar Rp 7,2 triliun.
"Taliban mungkin akan mencoba pergi ke negara lain untuk menggantikan AS, dan mungkin China, Pakistan, atau negara-negara regional lainnya untuk menemukan beberapa sumber keuangan. Tapi ini situasi yang sulit," kata Ahmady.