.webp)
Fraksi Gerindra DPR RI mendorong pemerintah segera meratifikasi perjanjian perdagangan ASEAN melalui sistem elektronik. Gerindra berharap, perjanjian ini menjadi salah satu solusi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menjadi kunci peningkatan ekspor Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN.
"Karena itu, Fraksi Gerindra setuju RUU tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik agar dibahas lebih lanjut ke tingkat berikutnya," kata Kapoksi Gerindra, Andre Rosiade dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Senin (23/8/2021).
Andre mengatakan, pada prinsipnya Perjanjian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di wilayah ASEAN. Selain itu, perjanjian ini dapat memfasilitasi transaksi lintas batas di wilayah ASEAN seperti perlindungan data konsumen dan perlindungan informasi pribadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perjanjian ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa serta iklim usaha yang semakin kondusif bagi pengembangan perdagangan secara elektronik," kata Andre.
Selain itu, Fraksi Gerindra berharap dengan kehadiran kesepakatan ini bisa membuka peluang pelaku usaha, khususnya UMKM untuk meningkatkan pemasaran produknya ke pasar di negara anggota ASEAN.
Karenanya, pemerintah harus segera menyusun program kerja nasional dalam rangka kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan Perjanjian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang agar perekonomian digital inklusif Indonesia tumbuh pesat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagai persiapan menghadapi perjanjian perdagangan ini, Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini juga menekankan agar pemerintah terus berupaya memenuhi target 30 juta pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital di 2024.
Berdasarkan data dari Asosiasi E-commerce Indonesia (iDEA) bulan Mei 2021, jumlah pelaku UMKM yang sudah online-boarding baru sebanyak 13,7 juta pelaku atau sekitar 21% dari total UMKM yang ada di Tanah Air.
"Kami berharap target pemerintah pada tahun 2024 sebanyak 30 juta pelaku UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem digital dapat tercapai dengan menerapkan strategi yang proaktif dalam mendorong pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital," kata Andre.
(ega/hns)
