Menperin Minta Tambahan Rp 700 M ke Sri Mulyani, Buat Apa Saja?

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 25 Agu 2021 14:21 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan anggaran dalam pagu indikatif Rp 2,61 triliun pada 2022. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pun meminta tambahan anggaran Rp 700 miliar.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada pimpinan untuk mengusulkan tambahan sekitar Rp 700 miliar, tambahan anggaran untuk Kementerian Perindustrian," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (25/8/2021).

Sebetulnya, lanjut Agus, Kemenperin membutuhkan tambahan sekitar Rp 2,3 triliun dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Tapi pihaknya juga memahami kondisi kesehatan fiskal negara masih terbatas.

"Tapi saya kira ada beberapa target, ada 9 program yang menurut pandangan kami memang betul-betul harus disiapkan anggarannya," sebutnya.

Program yang pertama adalah pembangunan Indonesia Manufacturing Center senilai Rp 100 miliar. Itu dibutuhkan karena menurut Agus sebagian besar teknologi permesinan di industri Indonesia masih impor, baik dari Turki, China maupun India yang memang kuat sekali pada sektor industri permesinan.

Oleh karena itu, program tersebut menjadi upaya untuk menumbuhkan sektor industri permesinan supaya Indonesia tidak ketergantungan impor mesin.

"Dan kalau kita kuliti berkaitan dengan importasi sektor industri manufaktur dari mulai Januari sampai Juli tahun ini, bahkan tahun lalu, kalau kita kuliti itu komponen terbesar impor dari sektor permesinan, barang modal. Ini yang mau kita address dengan program ini, pembangunan Indonesia Manufaktur Center ini," paparnya.

Program kedua adalah pembangunan Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI) berkaitan dengan penyediaan peralatan, upskilling dan reskilling senilai Rp 95 miliar. Program tersebut dinilai penting karena gedungnya sudah jadi. Jika tidak ada anggaran untuk memenuhi kebutuhan pendukung maka tidak bisa berjalan.

"Padahal ini maksud kita membangun Pusat Industri Digital Indonesia itu kita memunculkan showcase-showcase keberhasilan dan kecanggihan anak-anak bangsa berkaitan dengan digital, dengan teknologi digital, dan juga nanti dilakukan di situ pelatihan-pelatihan terhadap calon-calon startup dan sebagainya. Ini belum ada anggaran untuk isinya," jelas Agus.

Ketiga adalah program pengembangan Material Center IKM senilai Rp 90 miliar. Keempat penumbuhkembangan wirausaha baru senilai Rp 150 miliar. Kelima neraca komoditas (material center, verifikasi data dan infrastruktur daerah) senilai Rp 70 miliar.

Program neraca komoditas tersebut adalah implementasi dari Undang-undang Cipta Kerja (CK) dan peraturan turunannya, di mana Kementerian Perindustrian dimandatkan untuk merumuskan neraca komoditas berkaitan dengan bahan baku atau bahan penolong apapun yang dibutuhkan oleh semua sektor industri.

"Oleh sebab itu tentu kami membutuhkan kemampuan digital kita, kemampuan pengolahan data kita yang luar biasa besar, termasuk servernya," sebutnya.

Program keenam adalah pengadaan infrastruktur pendukung program pengendalian IMEI Rp 80 miliar. Ketujuh penyediaan lahan kawasan Industri 50 hektar serta fasilitasi dan pendampingan proyek KPBU kawasan industri Teluk Bintuni Rp 50 miliar.

Lalu program kedelapan adalah kampanye dan fasilitasi sertifikasi halal produk industri Rp 25 miliar. Terakhir pembinaan dan penguatan kerja sama internasional (atase Beijing dan atase Seoul) Rp 40 miliar.

"Sebetulnya banyak sekali yang memang diperlukan. Mungkin banyak persepsi yang mengatakan bahwa Kementerian Perindustrian ini adalah Kementerian yang tugasnya hanya membuat policy, membuat kebijakan, jadi FGD FGD FGD cukup lah gitu, produknya adalah kebijakan. Tapi kalau kita lihat nggak begitu sebetulnya. Nah ini mohon betul-betul dukungan (Komisi VII)," tambah Agus.

(toy/zlf)