Protes Anggaran Kemensos Disunat, Anggota DPR Soroti Bujet Senjata-Intelijen

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 25 Agu 2021 15:22 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq protes anggaran Kementerian Sosial harus dipotong dalam rangka refocusing. Menurutnya kebijakan ini tidak adil dan tidak rasional.

Pasalnya, dia menilai program dari Kementerian Sosial sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Bahkan, Maman sempat menyoroti anggaran pertahanan saja tidak pernah turun, bahkan naik terus.

Dia juga heran pemerintah ingin terus menurunkan tingkat kemiskinan tapi malah anggaran Kemensos yang dikurangi.

"Kami keberatan dengan refocusing, tidak adil, tidak rasional, dan tidak efisien. Ini target penurunan kemiskinan turun dari 10% ke 8%, tapi anggaran senjata dan intelijen aja yang naik terus, ini kan nggak rasional," ungkap Maman dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos, Rabu (25/8/2021).

"Anggaran Kemensos ini kan paling dibutuhkan masyarakat sekarang, bisa entaskan kemiskinan, kok disunat kan aneh," tegasnya.

Maman juga meminta Komisi VIII DPR RI bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan peringatan. "Mungkin perlu pak Ketua kita surati Menkeu peringati hal ini," katanya.

Sebagai informasi, anggaran Kemensos telah 4 kali mengalami refocusing. Dari refocusing itu, anggaran Kemensos sudah berkurang sebanyak Rp 1,6 triliun.

Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini hal ini tak bisa dihindari. Dia mengatakan kalau pihaknya tidak melakukan refocusing, maka Kementerian Keuangan yang akan memotong anggarannya. Risma sendiri mengaku akan sulit melindungi program-program Kemensos yang menyentuh masyarakat secara langsung.

"Refocusing begitu kita tidak melakukan penyederhanaan maka akan dilakukan pemotongan sendiri dari Kemenkeu. Maka saya sebenarnya takut melindungi program yang menyentuh masyarakat," ungkap Risma.

"Kami takutnya ini kami hanya serahkan bantuan saja program kita," katanya.

Akibat program pemangkasan ini, beberapa program Kemensos pun ditunda, misalnya saja program pembangunan dan perbaikan gedung-gedung Kemensos.

Tapi, Risma menegaskan tak ada anggaran bantuan sosial yang ikut di-refocusing. Dia menyatakan pihaknya memiliki anggaran bantuan sosial sebesar Rp 22 triliun tahun ini untuk seluruh jenis program bantuan sosial.

"Ada Rp 22 triliun anggaran ini kita nggak bisa pakai apa-apa ini untuk bantuan sosial. Yang di-refocusing ini beda pos sama yang bantuan sosial," ungkap Risma.

(hal/ara)