Daerah Ini Sudah Terapkan Smart City, PNS Diminta Borong UMKM Online

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 25 Agu 2021 21:30 WIB
Hari ini para PNS Pemprov DKI Jakarta mulai beraktivitas normal. Tingkat absensi pada hari pertama masuk kerja hadir 100 persen.
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Untuk menghadapi perkembangan zaman, perkotaan harus memiliki konsep smart city atau kota pintar. Saat ini pengembangan smart and sustainable city lebih mudah dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Presiden Direktur Lintasarta Arya Damar mengungkapkan saat ini pemerintah dan operator-operator yang ada sudah menyediakan infrastruktur di berbagai pelosok negeri.

Dengan tersedianya infrastruktur berbagi pakai, para pemerintah daerah tidak perlu lagi memikirkan masalah infrastruktur telekomunikasi, data center, network, security, sampai cloud. Semua sudah bisa dialihkan ke pihak lain dengan biaya yang jauh lebih murah. Menurut Arya dibutuhkan aplikasi yang cocok dan sesuai kebutuhan daerah.

"Dengan hanya berkonsentrasi ke pengembangan aplikasinya, maka bisa jadi lebih mudah dan lebih murah. Jadi dengan infrastruktur berbagi pakai, bisa menjadi lebih murah," kata dia, Rabu (25/8/2021).

Dia menyebutkan, pengembangan smart and sustainable city memberi manfaat yang besar bagi beberapa daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya, Muhammad Fikser membeberkan manfaat ini terlihat nyata ketika Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan aplikasi Smart City untuk mendorong peningkatan ekonomi Surabaya yang sempat menurun akibat dampak pandemi COVID-19.

Kemudian melalui inovasi aplikasi e-commerce lokal yang diberi nama e-Peken (Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo), Pemkot Surabaya mampu menggerakkan kegiatan ekonomi para pelaku UMKM dan pedagang toko kelontong di daerah itu.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Surabaya diwajibkan berbelanja kebutuhan bahan pokoknya di e-Peken. "Kami di Surabaya kurang lebih ada 13 ribu ASN, dan semua ASN ini sekarang wajib belanja lewat e-Peken," jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh toko kelontong, dan UMKM di Surabaya masuk di platform itu, dan pembayarannya semua berbasis online. Istimewanya lagi, program ini dikontrol betul oleh Wali Kota Surabaya.

Melalui aplikasi ini, Wali Kota dapat melihat langsung ASN mana saja yang belanja, membantu UMKM dan toko kelontong yang ada di Surabaya. "Ini cara kita membantu warga Surabaya yang punya UMKM, toko kelontong untuk bisa tetap bertahan di saat pandemi," ujar Fikser.