Ada Wacana Vaksin Berbayar di 2022, Anggaran yang Gratis Masih Ada?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 25 Agu 2021 21:15 WIB
Fakta Seputar Rencana Vaksin Berbayar yang Ditunda
Foto: Tim Infografis detikcom
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara mengenai wacana vaksin mandiri atau vaksin berbayar tahun depan. Ia mengakui ada wacana tersebut, tapi ia mengatakan pemerintah tetap mencandangkan anggaran untuk pengadaan vaksin.

"Dalam RAPBN memang disebutkan kemungkinan adanya vaksin mandiri. Namun kita tetap mencadangkan anggaran untuk pengadaan vaksin, yang tadi disampaikan Pak Wamen masih cukup signifikan. Berapa tadi pak, Rp 35 triliun-Rp 36 triliun untuk pengadaan vaksin, " katanya Sri Mulyani, Rabu (25/8/2021).

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan vaksin ini akan mengikuti kondisi yang ada. Dia bilang, jika masih pandemi, maka untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity vaksin diberikan gratis.

"Artinya, vaksin pada dasarnya mengikuti dari policy mengenai situasi tadi. Kalau masih dalam posisi wabah pandemi dan kemudian mencapai apa yang disebut herd immunity, kita akan memenuhi untuk menggunakan APBN dan itu gratis," katanya.

Meski demikian, jika keadaan membaik atau pandemi telah berubah menjadi endemi, maka akan memunculkan kebutuhan vaksin untuk booster.

"Maka kita memungkinkan untuk dibuka, kemungkinan untuk vaksin mandiri," katanya.

Sri Mulyani bilang, merek dari vaksin ini akan ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Namun, ia berharap, vaksin Merah Putih bisa diproduksi tahun depan.

"Pak Menteri Kesehatan akan menentukan mereknya apa saja, namun kita berharap tahun depan kita sudah bisa mem-produce vaksin Merah Putih tentunya termasuk nanti di pengadaan dari pemerintah sendiri, yang kita harapkan akan bisa mendukung kenaikan atau pengadaan untuk vaksin Merah Putih kita," katanya.

Tambahnya, nantinya Menteri Kesehatan akan melakukan pembahasan mengenai vaksinasi ini dengan BPJS Kesehatan. Dia juga menuturkan, harga vaksin akan ditentukan Menteri Kesehatan.

"Untuk kita sendiri, nanti mekanismenya akan dibahas mungkin antara Pak Menkes dengan BPJS karena ini nanti akan melibatkan BPJS, mana yang akan mandiri, mana yang akan gratis, jadi nanti kita akan diskusi dengan Pak Menkes dan dengan BPJS Kesehatan," katanya.

"Demikian juga pertanyaan megenai harganya nanti Pak Menkes juga akan menentukan, yang jelas meskipun ini mandiri dan berbayar sendiri, ini harganya nanti akan ditetapkan Kementerian Kesehatan," ujarnya.

(acd/dna)