Jakarta -
Komisi V DPR RI hari ini melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Dalam agenda tersebut, ketiganya menyampaikan realisasi RAPBN 2021 hingga Agustus.
1. Kementerian Perhubungan
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, realisasi APBN 2021 untuk Kemenhub hingga Agustus telah mencapai hampir 50% dari total pagu yang sudah mengalami refocusing menjadi Rp 31,3 triliun.
"Dari apa yang sudah kita lakukan, kami laporkan mencapai 50% lebih tinggi dari tahun lalu. Berarti yang kami rencanakan di akhir tahun 98,7% insyaallah tercapai," kata Budi, Kamis (26/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, terkait realisasi di tahun 2021 mengalami banyak tekanan dengan adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, anggaran yang akan direalisasikan ke depan akan lebih banyak pada belanja modal.
"Kami secara khusus memanggil dan kami meminta kepada Kepala Daerah juga untuk ikut serta. Tentu anggaran itu untuk pegawai, belanja modal, dan pesan bapak Presiden belanja modal itu harus ditingkatkan dan disegerakan. Karena dengan belanja modal kita mendapatkan dorongan ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.
2. Kementerian PUPR
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono juga menyampaikan realisasi APBN 2021. Pihaknya mencatat, per 24 Agustus total anggaran yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 67,66 triliun atau 49,10% dari total pagu akhir Rp 137,81 triliun. Progres fisik yang tercapai pun tercatat sebesar 51,38%.
"Realisasi program padat karya tunai sebesar Rp 14,37 triliun atau 61,83% dari total Rp 23,24 triliun dengan progres fisik sebesar 58,7% serta progres serapan tenaga kerja sebesar 899.031 orang atau 72,3% dari total target serapan 1,32 juta pekerja," kata Basuki.
Upaya realisasi anggaran 2021 antara lain, mempercepat administrasi dan revisi anggaran, relokasi antar paket untuk progres yang lebih tinggi, mempercepat pekerjaan sesuai target dan batasan waktu penyelesaian, mempercepat penyelesaian padat karya sesuai target dan sasaran dan mempercepat pelaksanaan pelayanan dukungan pandemi COVID-19 dan bencana.
Realisasi anggaran Kementerian Desa PDTT di halaman selanjutnya.
3. Kementerian Desa PDTT
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga saat ini penyerapan anggaran baru mencapai 47,15% dari total Pagu yang telah melalui refocusing sebesar Rp 3,08 triliun. Akan tetapi, dalam besaran realisasi 47,15% tersebut terdapat selisih dengan rencana penarikan dana sebesar 3,09%.
"Kemudian realisasi anggaran 2021 (capai) 47,15 persen. Terdapat selisih gep antara rencana penarikan dana yang sebesar 51,05% dengan realisasi yang dilakukan 47,15%. Sehingga selisih 3,90%," kata Abdul dalam Raker bersama DPR secara virtual, Kamis (26/8/2021).
Rincian realisasi pagu anggaran dijelaskan dari belanja pegawai sebesar 8,4%, belanja modal 1,4%, belanja barang 90,12%. Perihal adanya selisih, pihaknya melakukan upaya percepatan realisasi anggaran 2021 sesuai dengan rencana penarikan dana.
Dia mengatakan, beberapa hal yang dilakukan yakni penyelesaian kelengkapan administrasi dalam pemberian bantuan kepada desa, bumdes dan masyarakat.
"(Selain itu) percepatan penyelesaian administrasi dalam pelaksanaan lelang atau kontraktual, komunikasi insentif dengan bank dunia dalam percepatan pekerjaan, koordinasi dengan DJA Kemenkeu dalam percepatan revisi-revisi anggaran," ujarnya.
Dia menjelaskan, awalnya pagu anggaran yang dimiliki Kemendes PDTT sebesar Rp 3,6 triliun sesuai dengan surat Menteri Keuangan. Kemudian refocusing empat tahap, pertama Rp 130 miliar, kedua Rp 18 miliar, ketiga Rp 250 miliar dan keempat Rp 254 miliar.
"Dengan demikian yang semula Rp 3,6 triliun menjadi Rp 3,08 triliun," tuturnya.
Sedangkan sumber refocusing dan realokasi anggaran Kemendes PDTT bersumber dari jenis belanja, perjalanan dinas, honorarium, paket jasa, paket meeting, bantuan kepada masyarakat yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan mesin, sisa dana lelang dan seterusnya.
"Khusus, kita perjuangkan bantuan kepada masyarakat yang bukan arahan Presiden ini akan kita upayakan aspirasi bapak/ibu tetap kita perjuangan untuk utuh. Kemudian sudah kita sampaikan kepada dirjen yang bersangkutan lebih baik kita tunda bansos lain tapi jangan dipangkas bantuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian desa wisata kita upayakan angka nya Rp 500 juta yang menjadi aspirasi bapak ibu sekalian," tandasnya.
.webp)
