Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan mempersilakan swasta mengelola terminal bus. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Rencana itu diungkapkan agar Kementerian Perhubungan dapat menghemat APBN. Sementara kondisi yang terjadi APBN terbatas. Selain itu, peran pihak swasta dalam mengelola terminal bus juga untuk menghindari penyimpangan.
"Tapi pagi kami rapat dengan Organda (Organisasi Angkutan Darat) kita banyak terminal, silakan anggota Organda mengelola, agar APBN yang dikeluarkan setiap terminal dipikul oleh mereka," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (26/8/2021).
Adapun penyimpangan yang terjadi, kata Budi, yakni berhubungan dengan pengoperasian bus. Dia mengatakan, ditemukan bus berangkat dari pool masing-masing tidak melalui terminal, sehingga jika dikelola oleh swasta harapannya keberangkatan bus jadi terpusat di terminal.
"Karena terjadi penyimpangan terminal ada tapi anggota bus berangkat dari pool masing-masing, sekarang silahkan kelola," ujarnya.
Sebelumnya, usulan mengenai keterlibatan swasta dalam pengelolaan terminal bus bukan yang pertama kali terjadi. Pada Desember 2020, berdasarkan pemberitaan detikcom, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menawarkan kerja sama pengusahaan di enam Terminal Tipe A dalam pertemuan dengan para investor swasta baik dari unsur UMKM maupun perusahaan swasta berskala besar.
Keenam terminal tersebut yaitu, Terminal Penumpang Tipe A Entrop di Jayapura, Anak Air di Padang, Guntur Melati di Garut, Bulupitu di Purwokerto; Mangkang di Semarang; dan Tirtonadi di Solo.
(ara/ara)