Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan Kementerian Perdagangan mendapatkan anggaran Rp 2.380.059.957.000 untuk tahun 2022. Anggaran itu dipangkas sebanyak 24,10%.
Ketentuan anggaran itu, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas nomor S63 MK02 2021 dan nomor 516 MDPP/D8KU 010107 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga.
"Pagu Anggaran tersebut turun dibandingkan pagu indikatif 2022 Rp 12.217.570.000 dikarenakan terdapat penyesuaian PNBP dibandingkan pagu anggaran 2021. Setelah penghematan maka pagu anggaran 2022 Rp 755.888.951.000 atau pengurangan 24,10%," kata dia dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (26/8/2021).
"Memperhatikan keterbatasan pagu anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2022 tentunya kami akan berupaya untuk mengalokasikan secara optimal pada program atau kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022" tambahnya.
Meski demikian, untuk anggaran 2022 Lutfi mengungkap pihaknya juga mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 488.738.240.000. Anggaran itu untuk beberapa program penting Kemendag agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan 2022.
"Apabila keuangan negara memungkinkan melalui Surat Menteri Perdagangan nomor 483 tahun 2021 tanggal 11 Juni kepada Menteri PPN Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Kementerian perdagangan telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 488.738.240.000," ujarnya.
Usulan itu telah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dengan Komisioner yang terhormat pada tanggal 18 Juni 2021. Dengan demikian total kebutuhan anda kementerian perdagangan pada tahun 2022 Rp 2.868 triliun.
Adapun rincian anggaran yang berubah per unit:
Sekretariat Jenderal Rp 799.374.360.000 naik 0,19%
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Rp 721.209.473.000 dipangkas 45,29%
Ditjen Perdagangan Luar Negeri Rp 119.790.405.000 dipangkas 8,87%
Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Rp 112.487.591.000 dipangkas 4,91%
Inspektorat Jenderal Rp 41.337.002.000 naik 21,75%
Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Rp 238.863.585.000 dipangkas 40,01%
BAPPEBTI Rp 58.245.734.000 naik 14,01%
BPPP Rp 41.393.820.000 naik 15,89%
Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Rp 247.357.987.000 dipangkas 1,53%
