Komisi IV DPR RI mempertanyakan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai impor beras selama 2021 kepada Bulog. Hal itu dinilai menurunkan harga jual gabah di tingkat petani.
"Terkait impor beras Pak Ketua meminta ketegasan. BPS mengumumkan bahwa pada Juli 2021 nilai impor Indonesia US$ 15,1 miliar. Salah satu penyumbang impor adalah beras, dan berdasarkan data yang diperoleh, Indonesia telah melakukan impor beras sebanyak 41,600 ton dengan nilai US$ 18,5 juta (Rp 265 miliar) mohon penjelasan Pak Dirut apakah ini terjadi benar," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono dalam rapat kerja yang disiarkan langsung melalui YouTube, Senin (30/8/2021).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menegaskan selama 2021 pihaknya tak mendapatkan penugasan impor dari pemerintah. Pihaknya juga tak mengimpor beras.
"Kami jelaskan di sini bahwa dari kami memang tidak ada penugasan impor dan melaksanakan impor tentang beras. Adapun data yang dari BPS setelah kami telusuri adalah izin beras khusus," kata Buwas, sapaan akrab Budi Waseso.
Dia mengungkapkan, mengenai izin beras khusus tersebut dahulunya melalui Bulog. Namun kali ini pihaknya tak mengurusi perihal beras khusus tersebut.
"Nah beras khusus ini memang dulunya harus melalui Bulog, tapi kali ini kita tidak pernah mengetahui mengenai izin impor beras khusus ini, sehingga seperti tahun lalu itu ada impor 234 ribu ton itu beras khusus, Bulog tidak mengetahui itu. Karena itu diberikan langsung kepada instansi dan perusahaan yang mengimpor itu," jelasnya.
Dia menegaskan kembali, sampai saat ini Bulog tidak mengimpor beras. Hal itu berlanjut hingga tahun anggaran 2022 dengan proyeksi stok beras sebesar1,250 juta ton dengan total penyaluran 1,215 juta ton.
"Karena sampai saat ini bulog pun tidak melakukan impor beras. Melihat kondisi panen raya dalam negeri dan mencegah anjloknya harga gabah di tingkat petani sampai saat ini Perum Bulog masih melakukan pengadaan beras melalui dalam negeri," tandasnya.
