.webp)
Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki utang kepada Bulog hampir Rp 4 triliun. Hal itu berasal dari penugasan pemerintah kepada Bulog untuk pengadaan beras impor di tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya, bukan keuntungan, justru Bulog selama ini mengalami kerugian.
"Nah ini juga kita belum terbayar yang sampai saat ini utang negara kepada Bulog itu hampir Rp 4 triliun belum terbayar," kata Buwas, sapaan akrab Budi Waseso dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (30/8/2021).
Awalnya dia menjelaskan mengenai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang penyalurannya berada di luar kendali Bulog. Buwas mengatakan, beras pemerintah harus dikeluarkan melalui perizinan pemilik CBP, yaitu negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena ini beras CBP dulu penugasannya adalah pemerintah. Kita impor juga penugasannya pemerintah untuk CBP tapi setelah itu tidak digunakan. Nah kita melaporkan tentunya dengan situasi, kondisi, kualitas ya karena ini ada yang dari 2018, pengadaan ada yang dari dalam negeri tapi sebagian besar adalah pengadaan impor yang tersisa sekarang," jelasnya.
Terhitung kini sudah tiga tahun lebih, maka stok beras itu mengalami penurunan mutu. Pihaknya sudah mengirim surat ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan agar segera diberi keputusan.
"Sementara kalau kita hitung-hitungannya kita rugi terus. Jadi kalau soal kerugian ini memang rugi. Sekarang ini yang disposal 20 ribu ton yang lalu itu sampai hari ini belum ada pembayarannya," ujarnya.
Dia menjabarkan, tercatat utang sebesar Rp 173 miliar dari 20 ribu ton, pembayaran masalah bencana alam tahun lalu, dan penugasan gula di tahun sebelumnya. Sedangkan, kata Buwas, utang tersebut berlaku bunga berjalan.
"Nah ini termasuk juga beras yang kita beli itu sudah menahun, perawatannya mahal, karena itu kita rawat dengan biaya yang tinggi sedangkan kualitasnya pasti turun. Kita jual nggak mungkin harga mahal, karena kemarin kita cek ke lab dan kita taksir berapa nilainya kalau itu dijual murah," tuturnya.
Buwas pun sudah menawarkan kepada Kementerian Perindustrian termasuk Kementerian Pertanian untuk menangani hal tersebut. "Sehingga ini kita tidak mau mengambil risiko," papar Buwas.
(ara/ara)
