Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan soal beras bantuan sosial (bansos) yang tak layak konsumsi saat rapat dengan Komisi IV DPR RI hari ini, Senin (30/8/2021).
Buwas, sapaan akrab Budi Waseso mengaku beras yang diberikan kepada masyarakat merupakan beras baru dari pengadaan tahun 2021. Pihaknya memberlakukan sistem pengecekan rice to rice, sehingga mustahil ditemukan beras berkutu atau bau.
"Kalau rice to rice itu tidak mungkin ada kutu, bau dan lain-lain sebagainya karena itu sudah melalui proses standar. Nah sistem yang kita gunakan kemarin, rata-rata beras baru pengadaan tahun ini, karena untuk kecepatan dan kita tidak sempat lagi mengeluarkan beras-beras yang lama, memang nggak mungkin. Apalagi beras yang tahun 2018-2019 itu tidak mungkin karena itu sudah terlalu lama," kata Buwas saat dihujani pertanyaan anggota dewan.
Lebih lanjut, dia pun menjelaskan, temuan beras di lapangan salah satunya di Banten belum sampai ke tangan masyarakat alias belum dibagikan. "Dan sebenarnya beras itu belum dibagikan, karena itu pengiriman 464 paket yang diterima di kelurahan dan sebagian kena hujan pada saat drop di gudang sehingga disisihkan, tidak disalurkan dan itu segera diganti," jelasnya.
Dia mengatakan, Bulog selama ini telah memiliki mekanisme yang sesuai dengan mengecek kualitas saat pengemasan. Setelah itu berlanjut pada distribusi ke gudang dan diperiksa kembali oleh petugas hingga dibuat berita acara.
"Begitu berangkat tanggung jawab di transporter bukan di Bulog. Tapi bukan berarti kita lepas tanggung jawab karena kita kontrol di sana. Nah yang kemarin terjadi itu tanggung jawab transporter tapi bagaimanapun juga karena itu kerusakan yang harus kita ganti makanya Bulog segera mengganti dan kita charge ke transporter," bebernya.
Dia menegaskan, mekanisme tersebut sudah berjalan sejak dulu mengingat Bulog juga pernah menyediakan beras bansos 450 ribu ton ke seluruh Indonesia. Buwas mengatakan, saat itu tak ada masalah apapun.
"Kemarin juga mitra kita di Pandeglang itu dicek di oleh Menteri PMK, mitra penggilingan untuk PPKM dan itu clear. Dan sekarang sedang ada audit dan minta evaluasi kepolisian di mana letak kesalahannya," sambungnya.
Terkait penerima bantuan, Buwas mengklaim sudah sesuai dan tepat sasaran hingga ke pelosok Indonesia. Hanya saja terdapat permasalahan mengenai perubahan data penerima dan diakuinya menjadi hambatan kecil.
"Tapi pendistribusian dengan sistem ini bahkan yang di daerah pedalaman Papua, Kalimantan, Sumatera, Aceh termasuk Sulawesi kita jangkau dan tidak ada yang tidak terjangkau," imbuh Buwas.
Hal itu didukung dengan distributor yang terpercaya baik dari swasta dan negeri yang memiliki sistem dan jaringan di seluruh Indonesia. Distributor tersebut memastikan penerima dengan data sesuai.
"Kalau orangnya ini salah tidak sesuai dengan data maka tidak akan diserahkan. Itu yang sedikit menghambat kelancaran tapi tepat sasaran. Nah ini kita evaluasi terus kalau sistem ini terbangun dan rutinitas maka program bantuan apa saja oleh pemerintah itu bisa kita salurkan dengan baik. Saya ingin DPR melihat dan menilai mana celah kebocoran, kualitas, kecepatan dan kesesuaian itu harus," tandasnya.
(ara/ara)
