.webp)
Mayoritas pembaca detikcom setuju jika pemerintah tidak lagi memberikan jatah vaksin gratis untuk orang kaya dan tergolong mampu mulai tahun depan. Wacana peniadaan vaksin gratis untuk orang kaya diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Namun, selisih antara pembaca yang setuju dan tidak setuju cukup tipis. Jumlah yang setuju ada 41 suara, sedangkan yang tidak setuju ada 36 suara.
Pembaca dengan nama akun tengku_lak_santun setuju vaksin gratis untuk orang kaya ditiadakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lebih bagus orang kaya juga ikut nyumbang vaksin buat orang tak mampu secara ekonomi," tulisnya di kolom komentar dikutip detikcom Kamis (2/9/2021).
"Sudah selayaknya org yg mampu kaya bayar vaksin.... ini membantu keuangan negara dan spy rakyat miskin memperoleh akses yg lebih besar... (tdk rebutan dgn yg kaya dan mampu bayar sendiri)," tulis Ridho Subhan.
Sementara yang tidak setuju berpendapat bahwa kesehatan menjadi hak setiap warga negara.
"Kesehatan itu hak setiap warga negara tanpa memandang kaya miskin. Orang kaya wajib membayar pajak lebih besar tapi bukan saat meminta hak masih dihalangi dengan kriteria lagi," tulis Rahmat Tanoko.
Baca juga: Sultan Nggak Dapet Jatah Vaksin Gratis Lagi |
Pembaca detikcom yang lain juga punya alasan serupa sehingga tidak setuju vaksin gratis tidak ada lagi untuk orang kaya mulai tahun depan.
"1.Semua warga negara mempunyai hak sama sesuai Pancasila dan UUD 45; 2. uang negara juga dapatnya dari pajak, yg bayar pajak lebih besar siapa?; 3. Mendingan Koruptor yang dimiskinkan dan uangnya buat bayar vaksin orang tidak mampu," tulis pembaca dengan nama akun Renault 18TL.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini 52 juta orang setidaknya sudah aman secara ekonomi atau masuk dalam kelas menengah. Jumlahnya akan terus berkembang dari tahun ke tahun, bahkan dia menyebut bisa saja ada 100 juta orang kaya di Indonesia tahun depan.
"Tahun depan nggak mau lagi kita memvaksin orang menengah ke atas yang jumlahnya mungkin lebih dari 100 juta itu," ungkap Luhut dalam acara Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Alat Kesehatan, yang disiarkan melalui YouTube Farmalkes TV Senin 30 Agustus 2021.
Luhut mengatakan memang kelas menengah di Indonesia ini tumbuh dengan cepat. "Kelas menengah ini tumbuh lebih cepat dari kelompok lain," ungkapnya.
Sejalan dengan pernyataan Luhut, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah membeberkan rencana vaksinasi mandiri atau berbayar.
Rencana vaksin berbayar itu akan dijalankan mulai tahun depan dan akan diberlakukan untuk masyarakat yang mampu alias orang kaya demi mempercepat program vaksinasi COVID-19.
Hal itu diungkapkan Sri Mulyani saat memaparkan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangannya.
"Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN, juga untuk tahun depan ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu," papar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa 24 Agustus 2021.
Di lain hal, vaksinasi mandiri ini diharapkan dapat membantu mempercepat kekebalan komunitas. Termasuk bagi mereka yang sulit mendapatkan akses vaksinasi seperti ekspatriat yang tinggal di tanah air.
Simak juga video 'Ridwan Kamil: Ada Provinsi yang Penduduknya Sedikit, Dapat Vaksin Banyak':
