Data penyaluran bantuan sosial disebut bermasalah. Hal ini karena banyak bantuan yang diberikan tak tepat sasaran. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan jika salah satu pejabat eselon I di Kementerian ada yang masuk dalam daftar penerima bansos.
"Eselon I di sini ada yang dapat (bansos)," kata dia di kantor Bappenas, Kamis (2/9/2021).
Namun dia menyebut siapa pejabat yang masuk dalam daftar bansos itu. Dia memastikan jika pejabat itu sudah menolak dan memberi masukan untuk perbaikan data. Hal ini agar penerima bisa sesuai dengan yang membutuhkan.
Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi mengatakan koleganya sesama eselon I menerima bantuan berjenis bantuan langsung tunai atau BLT.
Dia menyebut pemerintah sekarang sedang memperbaiki skema penyaluran bantuan. Kementerian Sosial, kata dia, terus melakukan data cleansing untuk memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
Perbaikan dan pembaruan data ini ditarget selesai pada akhir tahun ini. Tahun depan skema baru sudah digunakan untuk penyaluran bansos.
Pada 2022 mendatang penyaluran bansos akan berbasis orang atau menggunakan kartu khusus yang mengacu pada data nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian sasaran penerima bantuan sosial akan disesuaikan dengan DTKS milik Kementerian Sosial.
"Contohnya seperti Kartu Prakerja. Begitu seseorang mendapat Kartu Prakerja dan ternyata dia dari golongan yang tidak pantas menerima, itu langsung ditolak. Jadi kalau kartu itu dipalsukan kelihatannya itu nanti akan sulit kalau NIK-nya betul-betul sudah unik," jelas dia.
Lihat juga video 'Airlangga: Bantuan Beras Tersalur 28,8 Juta Keluarga, KPM Non PKH Sudah 100%':
(kil/fdl)