Auditor BPK Bahas Sebab Pemda Gagal Opini WTP dalam Disertasi

Yudistira Imandiar - detikFinance
Jumat, 03 Sep 2021 14:41 WIB
Kepala Auditorat III.A Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ahmad Adib Susilo
Foto: BPK
Jakarta -

Kepala Auditorat III.A Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmad Adib Susilo mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung. Ia menyelesaikan sidang disertasi pada Kamis (2/9).

Dalam disertasinya, lulusan master di bidang komputasi dari University of Manchester ini menawarkan alternatif konseptual model untuk menguji pengaruh komitmen pimpinan, efektivitas pengendalian internal, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kualitas informasi akuntansi dan pengelolaan aset pada pemerintah daerah di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan Adib menyatakan sebagian besar pimpinan pemerintah daerah di Indonesia dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas informasi akuntasi dan pengelolaan aset. Pemerintah daerah juga dinilai telah menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dan tata kelola pemerintah daerah yang baik terhadap informasi akuntansi dan pengelolaan aset tetap.

"Secara umum pemerintah daerah di Indonesia telah memiliki informasi akuntansi dan pengelolaan aset tetap yang baik. Selain itu dalam hal pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, telah didukung oleh komitmen pimpinan yang tinggi," ulas Adib dalam pemaparan disertasinya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Adib yang sudah cukup banyak memeriksa laporan keuangan dari pemerintah pusat hingga daerah menerangkan komitmen pimpinan daerah sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan aset tetap, sehingga banyak daerah mencatatkan peningkatan signifikan dalam hal perolehan opini dari BPK. Sebelumnya, kata dia, permasalahan aset tetap menjadi sumber permasalahan yang mengakibatkan laporan keuangan pemerintah daerah tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Sementara itu, dalam penelitiannya Adib juga menyatakan efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset tetap daerah. Temuan tersebut berkebalikan dengan sebagian penelitian lainnya. Hal itu jelas Adib, terjadi lantaran di sebagian pemerintah daerah yang memiliki komitmen pimpinan tinggi serta pengendalian internal yang baik, masih terdapat permasalahan signifikan pada pengelolaan aset tetap yang memberikan kesan bahwa pengelolaan aset tetap belum efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, ia menyarankan agar pimpinan daerah meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya informasi akuntansi keuangan daerah dan meningkatkan sinergi dan koordinasi, antara lain dengan BPK, BPKP, dan aparat penegak hukum.

Sebagai informasi, penelitian yang dilakukan Adib menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 34 pemerintah provinsi, 416 pemerintah kabupaten, dan 98 pemerintah kota. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner, dilengkapi dengan wawancara tatap muka dan kegiatan diskusi dengan pemangku kepentingan.

Ia berharap hasil penelitiannya ini dapat diteliti lebih lanjut dengan menetapkan role model pimpinan daerah dalam pengelolaan aset tetap pemerintah daerah yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan begitu menurutnya makin banyak pemerintah daerah yang berhasil menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

(mul/hns)