PPP Minta Pemerintah Perluas Bantuan Usaha Bagi Korban PHK

Angga Laraspati - detikFinance
Jumat, 03 Sep 2021 21:52 WIB
Ketua DPP PPP Bidang Ketenagakerjaan, UMKM dan Industri Kreatif Ema Umiyatul Chusnah
Foto: PPP
Jakarta -

Ketua DPP PPP Bidang Ketenagakerjaan, UMKM dan Industri Kreatif Ema Umiyatul Chusnah meminta pemerintah memperluas bantuan usaha produktif bagi para pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS Februari 2021, pekerja yang terdampak pandemi mencapai 19 juta orang.

"Mereka terdiri dari pekerja yang menganggur karena COVID-19 sebanyak 1,62 juta orang dan pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja menembus 15,7 juta orang. Ini harus dipikirkan, agar ekonomi masyarakat bisa kembali pulih," kata Ema dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Anggota Komisi IV DPR RI itu menuturkan pandemi juga berdampak terhadap turunnya pendapatan masyarakat khususnya kelompok paling bawah dan pekerja di sektor informal. Data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) BI bulan Juli 2021 menunjukkan, kelompok pengeluaran Rp 1-2 juta per bulan paling tajam penurunan optimismenya selama pemberlakuan PPKM.

"Daya beli masyarakat masih belum mengalami pemulihan, tercermin dari inflasi inti yang rendah 0,07% per Juli 2021. Inflasi inti menggambarkan sisi permintaan masyarakat dalam pembentukan harga barang. Selanjutnya, omset pelaku usaha kecil dan mikro mengalami penurunan hingga 80% selama masa pengetatan mobilitas penduduk," katanya.

Kendati pertumbuhan ekonomi naik hingga 7% di kuartal ke-II 2021, tapi sifatnya hanya sementara, karena tantangan di kuartal ke-III dan ke-IV lebih berat. Dia memperkirakan angka pengangguran akan kembali naik ke level 7,3% pada Agustus 2021 akibat adanya pemberlakuan PPKM level 3 dan 4.

"Oleh karena itu, harus ada strategi tepat dan langkah konkrit dari pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini," tandasnya.

Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah, jelas Ema, yakni memprioritaskan perpanjangan relaksasi kredit bagi usaha kecil dan mikro.

"Peran dari lembaga keuangan mikro perlu didorong, yakni Koperasi Syariah/BMT, badan wakaf/Ziswaf dalam membantu penyaluran bansos tunai, bantuan subsidi upah ke pekerja informal, serta bantuan usaha produktif ke pelaku usaha mikro," jelas Ema.

Selanjutnya, pemerintah dipandang perlu memberikan pendampingan intensif bagi para pelaku UMKM untuk memanfaatkan ekosistem digital, baik dalam pemasaran (e-commerce), logistik dan pembukuan.

Ia juga berharap bantuan sosial porsinya diperbesar untuk penerima yang berada di wilayah PPKM level 4, termasuk luar Jawa.

"Kemudian, mempercepat realisasi anggaran khususnya perlindungan sosial dan bantuan usaha mikro," ungkap Ema.

Selain itu, dalam upaya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat terdampak COVID-19, dia menekankan pentingnya sinergi antara program pemerintah di bidang latihan kerja (Kartu Prakerja) dengan program stimulus fiskal.

"Perusahaan atau korporasi yang menerima stimulus pajak Pemerintah berkewajiban membantu menyerap lulusan peserta Kartu Prakerja," tuturnya.

Selain itu, penting juga memanfaatkan booming harga produk ekspor unggulan untuk mendorong serapan kerja di sektor perkebunan dan pertambangan.

Lalu, optimalisasi program padat karya tunai dengan penambahan alokasi anggaran karena program padat karya tunai efektif mendorong keterlibatan pekerja di pedesaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.

"Dan yang paling penting itu adalah memfasilitasi para korban PHK untuk memulai wirausaha dengan perluasan bantuan usaha produktif khusus pengangguran korban PHK akibat pandemi COVID-19," imbuhnya.

(ega/hns)