Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dinilai sebagai industri yang tangguh saat menghadapi gelombang apapun termasuk di masa pandemi ini.
BPR dan BPRS masih berhasil tumbuh meskipun dihadapkan dengan tekanan pandemi COVID-19 dan himpitan dari fintech. Meski demikian, BPR dan BPRS dinilai harus mulai mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah terutama terkait teknologi digital.
"Digitalisasi telah melakukan revolusi ke seluruh sendi kehidupan kita bersama, apapun kebutuhannya, semuanya bisa terlayani dalam satu genggaman, sehingga memudahkan kebutuhan dan aktivitas masyarakat," ujar Manager Corporate Marketing PT Bimasakti Multi Sinergi, AN Widigda Adi Kuncara dalam keterangan tertulis, Senin (6/9/2021).
Apabila BPR dan BPRS tidak melakukan transformasi digital, kata Widigda, bisa terjadi disrupsi bahkan BPR dan BPRS dapat tergerus oleh perbankan umum dan institusi fintech lainnya.
"BPR memang ditujukan sebagai institusi keuangan mikro sehingga tidak bisa berekspansi luas untuk bisnisnya seperti layaknya perbankan umum atau institusi fintech lainnya. Dengan keterbatasan bisnisnya, BPR harus merubah atau menambah portofolio bisnisnya yang tidak menyalahi aturan," jelasnya.
Menurut Widigda, transformasi digital dianggap sebagai cara baru berbisnis karena potensinya untuk menghemat biaya. Transformasi ini juga bukan hanya mendigitalisasi produk yang sudah ada, tapi mengubah pola pikir dan solusi menjadi digital sesuai perilaku dan kebutuhan masyarakat.
"Pandemi COVID-19 telah mendorong perbankan mempercepat transformasi digital. Ditambah lagi ada keengganan dari masyarakat untuk datang ke kantor bank karena khawatir tertular COVID-19," ujarnya.
Selain melakukan transformasi digital, faktor lain yang bisa mendorong pertumbuhan bisnis BPR adalah bekerja sama dengan fintech."BPR kini bisa bekerja sama dengan fintech. Sehingga keduanya tidak lagi menjadi kompetitor tetapi bersinergi untuk tumbuh bersama," tuturnya.
Kerja sama keduanya juga telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui dua skema yakni channeling dan referral.
"BPR nanti posisinya akan jadi lender, sedangkan fintech akan bertugas menjadi underwriter dan mengakuisisi borrower. Selain itu BPR juga bisa menambah layanan berbasis digital dari fintech lain yang bisa ditujukan sebagai portofolio bisnis baru dan sumber pemasukan baru bagi BPR," jelas Widigda.
Sejak awal berdiri dan berkembang pada tahun 1988, industri BPR dan BPRS hadir untuk melayani masyarakat kecil dan pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Data dari OJK menyebutkan bahwa hingga Januari 2021, jumlah BPR di Indonesia mencapai 1.503 BPR dengan 5.885 kantor.
Sinergi BPR dengan PT Bimasakti Multi Sinergi (BMS)
Mitra BPR dalam melakukan transformasi digital adalah PT Bimasakti Multi Sinergi (BMS) yang merupakan salah satu fintech yang berbasis di Surabaya. PT BMS mempunyai banyak produk unggulan dalam bidang pembayaran elektronik seperti Fastpay, Winpay dan Rajabiller. Produk-produk tersebut juga turut mendukung transformasi digital dari BPR.
Manager Corporate Marketing PT Bimasakti Multi Sinergi AN Widigda Adi Kuncara mengatakan sejumlah BPR di antaranya BPR Mataram Mitra Manunggal Jogja, BPR Magelang, BPR Delta Artha Sidoarjo pun telah menjalin kerjasama dalam hal bisnis dan transformasi digital dengan perusahaan ini. Bentuk kerjasama yang dicapai antara lain, BPR menjadi mitra BMS dalam pengembangan bisnis digital mereka.
"Jadi, di setiap cabang dan AO nya dibekali aplikasi pembayaran elektronik Fastpay untuk menambah revenue mereka dalam bentuk menerima berbagai macam jenis pembayaran tagihan dan kebutuhan digital masyarakat lainnya. Dengan demikian, bisnis BPR dapat berkembang lebih luas lagi untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan mudah," katanya.
"Masyarakat bisa datang ke kantor cabang BPR untuk kegiatan bayar tagihan, pembelian tiket transportasi pesawat, kereta api, kapal PELNI, bus AKAP atau melakukan transfer antar bank menggunakan teknologi yang ada di Fastpay serta layanan berbasis digital lainnya," jelasnya.
"Selain itu, BPR juga memberikan kredit berupa dana talangan kepada para UMKM dan dicairkan dalam bentuk saldo Fastpay sebagai modal bisnis PPOB. Fungsi ini sudah masuk sebagai bisnis inti dari BPR dan BPRS," tambahnya.
Sementara itu, BPR dan PT BMS juga menjalin kerjasama dalam bentuk digital financial ecosystem. Dalam kerjasama ini, dilakukan integrasi secara host to host (H2H) melalui Rajabiller ke dalam sistem BPR yang sudah memiliki aplikasi seperti pembayaran PDAM, PLN, BPJS Kesehatan, pembayaran cicilan kredit, dll secara langsung oleh nasabah BPR.
"Ini akan mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran dan kebutuhan digital lainnya," tuturnya.
Widigda menyebutkan ada juga bentuk kerjasama lainnya yaitu dengan menggunakan infrastruktur yang telah dimiliki BMS.
"Selaku pemilik lisensi QRIS, BMS melalui Winpay memberikan fasilitas QRIS bagi BPR-BPR sebagai alternatif pembayaran elektronik menggunakan uang elektronik, sehingga nasabah yang akan membayarkan kreditnya cukup menggunakan QRIS saja," katanya.
Tidak hanya itu, masih banyak manfaat-manfaat yang bisa didapat dari transformasi digital BPR ini, antara lain:
● Penyaluran kredit kepada masyarakat lebih luas.
● Kemudahan bagi nasabah dalam melakukan pembayaran.
● Digitalisasi beresiko rendah karena bersifat menambah layanan.
● Digitalisasi untuk mendorong inovasi produk.
● Memanfaatkan teknologi digitalisasi saluran distribusi tradisional.
● Pengembangan skill bagi karyawan BPR.
● Teknologi dapat meningkatkan hubungan dengan karyawan dan pelanggan lebih luas.
● Sebagai portofolio bisnis BPR.
"Jadi ada tiga hal yang dapat menjadi pijakan dari BPR dan BPRS untuk bisa terus tumbuh berkembang dimasa sekarang, yakni ketahanan daya saing di masa dan pasca pandemi, dukungan terhadap ekonomi daerah terutama UMKM, serta transformasi digital dan menambah layanan berbasis kebutuhan digital masyarakat," pungkas Widigda.
(Tagsite/Feri Tekno)
