Minta Padat Karya Jadi Prioritas di 2022, DPR: Masyarakat Lebih dari Melarat

Siti Fatimah - detikFinance
Senin, 06 Sep 2021 17:52 WIB
Kementerian PUPR mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) guna mengurangi angka pengangguran pada masa pandemi COVID-19.
Foto: Kementerian PUPR
Jakarta -

Komisi V DPR RI mengkritisi program padat karya yang dilakukan oleh mitranya dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Anggota Komisi V DPR RI, Soehartono meminta agar kementerian dan lembaga dapat memprioritaskan program padat karya selama tahun anggaran 2022.

"Ada sedikit komen, pada prinsipnya setuju (terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) tetapi saya mengimbau kepada bapak Menteri dan ibu untuk memprioritaskan padat karya," kata Soehartono dalam Rapat Dengar Pendapat yang ditayangkan secara langsung melalui YouTube Komisi V, Senin (6/9/2021).

Alasan politikus partai Nasdem ini karena selama pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. "Karena rakyat ini kehilangan mata pencaharian, ini lebih dari melarat, sangat menderita," sambungnya.

Selain itu, Anggota dari Fraksi Amanat Nasional, Bakri juga memberikan catatan bagi KemenPUPR. Dia meminta agar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk memastikan pengawasan dari berbagai macam program. Khususnya, harus dipastikan bahwa program tersebut membantu masyarakat terdampak COVID-19.

"Setuju dan memahami, cuman ada catatan sedikit ini pak Menteri PU khususnya karena kita tahu bahwa di tahun 2022 ini per setengah triliun pak ya padat karya dialokasikan ke berbagai macam, mohon betul-betul itu pengawasannya, betul-betul tepat sehingga bisa membantu masyarakat yang terdampak oleh covid," katanya.

Kritikan juga datang dari Robert, Anggota Komisi V lainnya. Dia mengatakan, hasil aspirasi dari masyarakat yang diterima dari kunjungan kerja para anggota di daerah pemilihan tak pernah tergambarkan dalam RKA-KL kementerian.

"Saya kira ini UU jelas sekali ketua, jadi apa yang ketua sampaikan itu menjadi catatan kenapa demikian? Selama ini kita rapat dengar pendapat, raker, yang kita sampaikan yang harusnya menjadi catatan mitra kami, ada yang kita sampaikan sebagai pengawasan, ada yang kita sampaikan untuk menjadi program di dalam pembangunan tahun ke depan. Itu yang belum tergambarkan," kata Robert.

"Selama ini tidak ada catatan itu masuk ke dalam program-program pemerintah yang menjadi mitra kita. Yang paling penting menurut saya kunjungan-kunjungan kerja kami, hasil kunker itu kita bawa kita kasih kepada mitra kami sampai saat ini belum ada satupun yang tertampung. Harapan kami agar catatan-catatan terutama hasil kunker komisi itu menjadi kewajiban dan harus tergambarkan di dalam setiap RKL," paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti baik perihal prioritas padat karya, pengawasan hingga aspirasi dari hasil kunjungan kerja anggota komisi di daerah pemilihan.

"Kami memang di PUPR juga menyampaikan khususnya hasil kunker komisi itu yang lebih harus perhatikan. Kalau ada 10 usulan, kalau tidak semua pasti nggak, tapi harus semua masuk juga pasti nggak. Jadi karena keterbatasan, desain kriterianya maupun anggaran yang ada. Namun demikian kami berkomitmen untuk tetap memperhatikan khususnya tahun 2022-2023 ini," jelas Basuki.

(dna/dna)