Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini menghadiri sidang paripurna terkait tanggapan pemerintah terhadap UU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2020.
Dalam paparannya Sri Mulyani menjelaskan jika kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada 2020 lebih baik dibandingkan rata-rata kontraksi yang terjadi pada negara G20 yang minimal 4,7%.
Lalu negara peers ASEAN 6 yang kontraksi 4,3%. "Kontraksi Indonesia 2,7% salah satunya merupakan hasil dari upaya APBN 2020 yang dirancang responsif dan didukung oleh DPR," kata dia di gedung DPR, Selasa (7/9/2021).
Dia menjelaskan peranan APBN ini sangat penting sehingga tanpa kerja keras dari APBN dan kebijakan fiskal maka dampak ekonomi akibat pandemi ini akan jauh lebih besar.
"Peranan APBN begitu sentral yang memungkinkan intervensi dari sisi kesehatan dan daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan serta dukungan besar ke dunia usaha termasuk UMKM," jelas dia.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan DPR untuk Perppu nomor 1 2020 menjadi UU nomro 2 2020. Hal ini membuat demokrasi di Indonesia berjalan sinergis dan harmonis tanpa mengorbankan kepentingan rakyat dan bangsa.
Pemerintah juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia (BI) yang responsif hingga akuntabel dalam membantu pemulihan perekonomian.
(kil/zlf)
