.webp)
Pandemi COVID-19 memaksa terjadinya akselerasi digital yang signifikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan percepatan transformasi digital di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Alhasil, Indonesia menjadi salah satu penyumbang PDB terbesar di kawasan Asia Tenggara.
"Melonjaknya COVID-19 sejak tahun lalu telah memaksa orang untuk mengadopsi konsep digital-first secara global, terlebih di Asia Tenggara. Digitalisasi dapat menambah US$1 triliun pada PDB ASEAN di tahun 2025 (penelitian Kearney)," ujar Division President, Southeast Asia Emerging Markets at Mastercard, Safdar Khan kepada detikcom.
Safdar menyebut percepatan digitalisasi Indonesia dimungkinkan karena berbagai faktor. Salah satunya adalah program nasional pemerintah Making Indonesia 4.0 yang diikuti oleh tenaga kerja siap pakai, ekosistem yang inovatif, dan perusahaan fintech yang berkembang pesat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia memiliki beberapa perusahaan fintech tersukses seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Industri fintech di Indonesia telah terbukti sangat penting di sini dan juga di seluruh ASEAN. Kita akan melihat disrupsi dan transformasi digital yang lebih besar dari para pemain ini di tahun-tahun mendatang," tambahnya.
Transformasi dalam dua tahun terakhir, kata Safdar, telah mendorong masyarakat untuk meningkatkan pemakaian pembayaran digital, baik melalui QR code maupun mobile banking. Misalnya, dalam survei Rakuten Insight, 90% responden telah menggunakan metode pembayaran elektronik untuk bertransaksi.
"Konektivitas seluler dan pengguna internet telah membantu transformasi digital. Jika kita lihat data kita, transaksi yang dilakukan dengan e-payment sudah mendekati 100%," ungkapnya.
Meskipun Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang kuat, menurut Safdar, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menciptakan masa depan yang benar-benar inklusif bagi masyarakat Indonesia.
"Sangat penting bagi individu untuk mendapatkan akses dan keterampilan ke teknologi karena keduanya diperlukan untuk mendapatkan manfaat dari inklusi digital. Dalam ekonomi digital yang inklusif, masyarakat akan dapat mengakses pilihan yang lebih baik, layanan esensial, dan menjadi penerima manfaat yang sama dari dunia baru. Misalnya, melakukan transaksi, menjual produk, dan melakukan hal-hal yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi di marketplace," tambahnya.
Safdar menyebut beberapa kendala utama yang dapat menghambat masyarakat Indonesia untuk mengembangkan ekonomi digital inklusif antara lain; 1) sebagian besar penduduk masih belum memiliki rekening bank atau tidak memiliki rekening bank, dan 2) akses internet yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan.
"Karena alasan ini, masyarakat masih terus bergantung pada penggunaan uang tunai dan tidak dapat sepenuhnya mengakses atau memanfaatkan transaksi digital. Uang tunai saat ini masih menyumbang beberapa transaksi sehari-hari di dalam negeri, terutama untuk pembelian dengan nilai kecil," jelasnya.
Peran pemerintah dan sektor keuangan, khususnya perbankan, dalam mendorong ekonomi digital yang inklusif sangat penting. Menurut Safdar, kedua sektor perlu bekerja sama dalam meluncurkan inisiatif yang memfasilitasi akses ke internet, layanan perbankan esensial, mendidik masyarakat tentang penggunaan teknologi, dan mendorong mereka untuk menjadi peserta aktif dalam ekonomi digital.
Lebih lanjut, Safdar menjelaskan, pemerintah juga perlu mendorong upaya digitalisasi bagi UKM/UMKM yang merupakan penyumbang terbesar PDB Indonesia.
"UKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Tidak hanya membentuk proporsi signifikan dari PDB negara, mereka juga mempekerjakan sebagian besar orang di negara ini," ujarnya.
Namun, seperti yang disebutkan Safdar, saat ini masih banyak UKM/UMKM yang belum dapat mengakses atau mengadopsi teknologi digital, seperti pembayaran digital, platform e-commerce, dan software akuntansi. Padahal, digitalisasi UKM/UMKM sangat penting dalam menciptakan ekonomi digital yang inklusif.
"Ada kebutuhan bagi UKM/UMKM dan bank untuk bekerja sama secara erat untuk meningkatkan upaya digitalisasi. Bank dapat membantu bisnis kecil mengakses dan menggunakan alat untuk transaksi nontunai dan digital dengan lebih aman," jelasnya.
Safdar menjelaskan bahwa implementasi, adopsi, dan penggunaan teknologi pembayaran telah menjadi aspek penting lainnya dalam menciptakan ekonomi digital yang inklusif. Di samping itu, menurutnya, perusahaan fintech juga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran online, termasuk dalam bertransaksi dengan UKM/UMKM melalui marketplace di dalam dan luar negeri.
"Perusahaan seperti kami memainkan peran penting dalam mempromosikan kegiatan di e-commerce. Kami juga menghadirkan beberapa opsi dalam pembayaran digital sehingga setiap orang dapat dengan mudah menerapkan solusi yang sesuai untuk mereka, dan juga memungkinkan kami untuk memberikan pilihan transaksi yang fleksibel kepada pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing," tegasnya.
Untuk mendukung ekonomi digital yang inklusif, Mastercard juga berfokus pada peningkatan langkah-langkah keamanan untuk melindungi transaksi dan data dari kejahatan dunia maya. Sebab, saat ini individu dan bisnis, terutama yang lebih kecil rentan terhadap segudang risiko dunia maya, mulai dari penipuan phishing, pengiriman malware, hingga ransomware yang dapat melumpuhkan bisnis secara permanen.
"Keamanan siber perlu menjadi prioritas pemerintah dan bisnis di mana pun untuk mencegah hal-hal yang menghalangi upaya ekonomi dan digitalisasi, pertumbuhan di masa depan, dan kemajuan ekonomi digital yang inklusif. Adalah mitos bahwa kejahatan dunia maya berdampak pada organisasi dan negara besar. Saat ini, serangan siber bisa menimpa siapa saja, termasuk individu dan UKM/UMKM," kata Safdar.
Mastercard bekerja sama dengan Global Cyber Alliance (GCA) dalam Mastercard Academy 2.0, sebuah program yang mempromosikan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi digital. Bersama dengan GCA, Mastercard juga menghadirkan toolkit dan pelatihan bagi UMKM untuk melawan ancaman siber dan melindungi aset bisnis mereka. GCA Cybersecurity Toolkit menyediakan alat yang gratis dan efektif untuk mengurangi risiko di dunia maya. Toolkit ini dirancang bagi UKM/UMKM untuk meningkatkan keterampilan guna melindungi mereka dari 85% lebih ancaman dunia maya.
"Sejak diluncurkan pada Q1, lebih dari 22.000 orang Indonesia telah terlibat dalam GCA Cybersecurity Toolkit. Selain itu, 9.000 orang Indonesia telah mengakses Mastercard Expert Speaker Series di bawah Mastercard Academy 2.0, untuk mendapatkan saran praktis tentang cara pemilik usaha kecil melindungi dan meningkatkan aset bisnis mereka," tambahnya.
Mastercard juga memiliki program Identity Check yang membantu pelanggan dalam melakukan verifikasi data dan pembayaran. "Program ini pada dasarnya membantu pelanggan dalam melindungi data mereka dari pencurian identitas. Dengan adanya teknologi tersebut, konsumen dan merchant sama-sama merasa lebih aman dalam bertransaksi digital di mana pun mereka berada," pungkasnya.
(ads/ads)
