Teten Buka-bukaan Banyak Pinjol Berbalut Koperasi

Teten Buka-bukaan Banyak Pinjol Berbalut Koperasi

Wisma Putra - detikFinance
Jumat, 10 Sep 2021 21:45 WIB
Pinjam Online
Menkop Teten Masduki/Foto: Dok. KemenkopUKM
Bandung -

Pinjaman online (pinjol) berkedok koperasi masih marak di Indonesia. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Teten juga menyebut, pihaknya sudah membahas hal tersebut bersama OJK, Kapolri, PPATK, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

"Memang banyak yang mengatasnamakan koperasi," kata Teten Kantor Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatap Sunda (DPKLTS), Kota Bandung, Jumat (10/9/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh sebab itu perbankan Indonesia harus terus berinovasi untuk berikan kemudahan kepada masyarakat, sehingga tidak kalah dengan pinjol.

"Kenapa pinjol itu hadir karena mereka itu mudah, ada kemudahan akses. Sekarang orang, rentenir, rentenir itu dia mendatangi orang yang butuh duit. Misal di pasar, saya membuat penelitian kecil saya ketahuan teman-teman di pasar induk itu ada sekitar 500-an rentenir, nah kenapa? Datang barang itu jam 12 malam, si pedagang di pasar itu, kalau ada barang apapun kan ingin jualan, ketika modalnya habis rentenir itu nyamperin," ungkapnya.

ADVERTISEMENT

"Bank pasar bukanya jam 9 pagi, pedagang butuhnya malam, kan sesederhana itu," tambahnya.

Teten juga ingin, kemudahan yang diberikan perbankan dapat membantu para pelaku UKM, petani hingga pedagang.

"Kan kalau rubah cara kerjanya, harus ada perubahan, catatan munculnya pinjol itu karena masyarakat itu ada 30 juta yang belum bankable tidak punya aset, tidak punya pembukuan dan lain jadi mereka mengakses ya ke rentenir," jelasnya.

"Nah makanya sekarang bagaimana bisa mengakses pembiayaan, koperasi hisa jadi sekema menyalurkan biaya murah ke masyarakat UMKM yang tidak punya aset," tambahnya.

Teten berujar, sekarang juga muncul peer to peer landing yang tidak mensyaratkan kita harus punya aset, asalkan ada digital record cashflow kesehatan usahanya.

"Karena itu digitalisasi di usaha mikro itu harus, ini akan memudahkan akses pembiayaan. Sekarang untuk apa aset ditumpuk untuk jaminan ke bank tapi usahanya anjlok, tetap gak bisa bayar. Sekarang peer to peer kandang tidak peduli enggak punya aset tapi dia lihat rekam jejak digital dia sehat, dia kasih, artinya apa kita harus masuk digitalisasi," paparnya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tidak tertipu dengan bujuk rayu dari pihak pinjol. "Masyarakat jangan tertipu dengan pinjaman mudah dari pinjol itu, masyarakat bisa tanya dulu kalau itu koperasi, kami juga ada hotline untuk mengecek itu supaya masyarakat tidak tertipu," kata Teten.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Di sela kunjungan ke Kantor Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatap Sunda (DPKLTS), Teten membahas soal optimalisasi sumber daya alam (SDA) di Jawa Barat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Teten ingin para petani di Jaw Barat menjalankan korporatisasi petani melalui koperasi.

"Korporatisasi petani di lahan perhutanan sosial memang harus dirancang, karena kita harus mulai membangun sektor pertanian kita dalam skala ekonomi. Nanti koperasi di sektor agrikultur itu harus terhubung ke pembiayaan, terhubung ke market itu biasa mensejahterkan petani," kata Teten usai mendengarkan Keluh Kesah petani di Jawa Barat.

Teten mengungkapkan, korporatisasi ini perlu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan petani, khususnya para petani kecil.

"Kalau di kita, di Jawa Barat (lahan) petaninya di bawah setengah persen. Sampai kapan pun enggak mungkin bisa membangun kesejahteraan petani, karena itu perlu dikonsolidasi lewat koperasi sehingga masuk petani-petani perorangan atau lahan sempit dalam koperasi skala ekonomi," ungkapnya.

"Nanti nilai tukar pertaniannya, bakal naik secara sendirinya karena terjadi sirkuit ekonomi yang menggantikan yang tadinya memasarkan tenggelam ini lewat koperasi, karena koperasinya milik petani, juga ada unit simpan pinjamnya," tambah Teten.

Untuk menunjang hal tersebut, Teten juga menyebut perbankan harus memberikan porsi kredit lebih tinggi kepada para pelaku UKM dan petani.

"Bank diminta Presiden untuk meningkatkan porsi kredit ke UMKM khususnya pertanian di atas 30 persen di 2024, sekaeangkan baru 19,8 persen, terendah di Asia," tuturnya.

Saat disinggung apakah sudah ada petani perhutanan sosial yang memilki koperasi, Teten sebut ada.

"Ada, saya kita Sunda Hejo itu koperasi perhutanan sosial, sebelumnya memang sudah ada koperasi tapi kepemilikan lahan yang masih kucing-kucingan lah, belum masuk perhutanan sosial. Kalau dengan perhutanan sosial itu ada kepastian, bahwa mereka boleh mengelola lahan selama 35 tahun ada sertifikatnya dan berani menanam tanaman keras, kayu, buah-buahan dan kopi," jelasnya.

"Sebelumnya kan setahun diperpanjang, setahun diperpanjang, akhirnya kan di lahan konservasi mereka tanam jagung dan sayur," jelasnya.

Teten juga menyebut, potensi pertanian di Jawa Barat tinggi. "Potensi banyak, selatan selain kopi ada sayur-sayuran dan utara ada buah-buahan, termasuk tambak udang," pungkasnya.


Hide Ads