Pedagang Pasar ke DPR, Bicara soal Kios-kios Kosong

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 14 Sep 2021 11:07 WIB
Portir memanggul barang di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (26/7/2021). Pemerintah akan memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa sewa kios, gerai dan toko di pusat perbelanjaan selama Juni-Agustus 2021 untuk membantu dunia usaha yang terdampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jakarta -

Komisi VI DPR memanggil Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) pagi ini. Mereka dipanggil untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas biaya sewa kios untuk para pedagang. Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih bertindak sebagai pemimpin rapat ini.

"Sesuai undangan yang telah kami sampaikan agenda rapat pada hari ini untuk mendengarkan penjelasan dari Asparindo terkait penjelasan biaya sewa kios untuk pedagang," katanya saat membuka rapat, Selasa (14/9/2021).

Dia menjelaskan, kondisi pasar sangat sepi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dia bilang, banyak kios ditinggalkan karena pedagang tidak mampu lagi membayar sewa.

"Kondisi pasar di kota-kota besar pada saat ini sangat sepi, banyak pedagang yang tidak mampu bertahan lagi di tengah pandemi COVID yang belum berkesudahan. Banyak kios yang mulai ditinggalkan akibat pedagang sudah tidak lagi mampu membayar biaya sewa," katanya.

"Kondisi anjloknya permintaan sewa kios, biaya sewa pun menjadi rendah bahkan gratis. Bahkan penurunan harga sewa kios sangat dirasakan untuk kios yang berada di lokasi kurang strategis," tambahnya.

Menurut laporan sekretariat Komisi VI, rapat ini diikuti 12 orang dari 54 anggota. Peserta rapat berasal dari 6 fraksi sehingga rapat telah memenuhi kuorum.

"Izinkan saya membuka RDPU pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum," katanya.

(acd/fdl)