Kementerian BUMN buka suara mengenai pegawai PT Kimia Farma Tbk berinisial S terduga teroris yang ditangkap Tim Densus 88 Antiteror. Kementerian menyatakan, akan mendukung langkah-langkah yang dilakukan Densus 88 dan aparat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, masalah ini bukan persoalan rekrutmen. Dia mengatakan, pihaknya terus memperbaharui dan memperketat proses rekrutmen di perusahaan pelat merah.
"Kemudian untuk masalah rekrutmen di BUMN ini kan karyawan Kimia Farma sudah lama juga, kita tahu ini bukan soal perekrutannya, tapi ini kan mungkin terpapar, proses ketika sudah lama juga. Jadi kami soal rekrutmen itu terus memperbaharui, setiap rekrutmen sekarang proses-prosesnya kita perbaharui dan memang kita ketat untuk soal itu," terangnya kepada media, Selasa (14/9/2021).
Dia juga mengatakan, Kementerian BUMN juga memiliki program untuk mengikis paham-paham radikal. Kementerian juga telah bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Di samping itu kita juga bekerja sama dengan BNPT untuk melakukan langkah-langkah ideologisasi yaitu Pancasila di KF atau di BUMN pada umumnya," katanya.
Arya pun menepis adanya penggunaan dana Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan redikal. Arya mengatakan, saat ini sudah ada sistem untuk CSR. Jadi, lokasi hingga pemakaian CSR bisa dipantau.
"Dan saya juga perlu sedikit menjawab mengenai isu-isu ada pemakaian dana CSR untuk radikalisasi dan sebagainya. Bisa kami pastikan sejak Pak Erick masuk di Kementerian BUMN. Saat ini Pak Erick sudah meminta kami membuat sistem, satu sistem untuk CSR," katanya.
"Dengan sistem ini kami mengetahui di mana lokasi pemberian CSR, di mana titik pemberian CSR, dan untuk apa CSR itu diberikan, jadi untuk radikalisasi kecil kemungkinan bisa dimanfaatkan," katanya.
Simak Video: Polri: Pegawai Kimia Farma yang Ditangkap Densus Tak Terkait Profesi
