Guru Honorer Dibutuhkan Tapi Digaji Kecil, Pengamat: Pemerintah Lalai!

Siti Fatimah - detikFinance
Sabtu, 18 Sep 2021 14:30 WIB
ilustrasi guru dan murid di kelas
Foto: ilustrasi/thinkstock

Grand design yang ia maksud yaitu soal berapa kebutuhan guru untuk berapa sekolah termasuk bagaimana kemampuan pemerintah untuk mengangkat status guru honorer menjadi PNS.

Senada dengan itu, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, permasalahan kuantitas dan kualitas guru tidak dapat diselesaikan dengan perekrutan semata. Jauh dari itu, dia meminta secara tegas untuk pembenahan tata kelola.

Bahkan, kata dia, berdasarkan data di website Kemendikbud, Indonesia saat ini kelebihan jumlah guru. "Kan ada datanya di website kemendikbud jelas. Tapi mereka mengatakan kekurangan guru, nah itu letaknya di mana mungkin distribusinya nggak bagus," kata Indra.

Dia mengatakan, data dari Bank Dunia menyebut 25% guru Indonesia sering bolos ke sekolah. Itu sebabnya beberapa sekolah merekrut guru honorer.

"Mungkin itu yang tadi kita kekurangan guru karena 25% nya suka bolos. Berarti kalau merekrut guru baru kan nggak menyelesaikan masalah. Karena kita banyak guru yang masih digaji tapi nggak pernah masuk sekolah," sambungnya.

Menurutnya, membicarakan perekturan dan status yang dipersulit tidak akan menyelesaikan masalah. Melainkan menambah masalah baru.

"Sekarang status guru honorer saja itu di UU nggak ada. Hanya ada guru ASN dan guru yayasan. Sekarang tiba-tiba ada guru honorer, dasar hukumnya apa nih. Kualifikasinya apa. Jadi karena nggak pernah didesain dengan baik, manajemen SDM nya akan selalu seperti ini. Segera benahi lah tata kelola nya dulu," pungkasnya.


(eds/eds)