Erick Thohir Dicecar Anggota DPR soal Nasib BUMN 'Hantu'

Erick Thohir Dicecar Anggota DPR soal Nasib BUMN 'Hantu'

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 22 Sep 2021 13:31 WIB
Menteri BUMN RI Erick Thohir dan Komisi VI DPR menggelar rapat kerja membahas pelaksanaan pembelian Vaksin COVID-19.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto mempertanyakan kelanjutan nasib BUMN 'hantu' dan 'polesan' pada Menteri BUMN Erick Thohir. BUMN hantu merujuk pada BUMN-BUMN yang kondisinya sekarat.

Darmadi mengatakan, ada 7 BUMN hantu yang tak kunjung dilikuidasi. Ia pun mempertanyakan apa masalahnya.

"Ini saya lihat kan ada BUMN hantu, ada BUMN polesan. Dua kutub yang berbeda. Yang hantu ada 7 yang sering dibicarakan, sudah lama kan nggak bisa dilikuidiasi. Mohon Pak Menteri bisa kasih kita tahu bahwa sebetulnya masalahnya ada di mana sebetulnya," paparnya dalam rapat kerja Komisi VI, Rabu (22/9/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau di perusahaan-perusahaan biasa kan langsung aja kita likuidasi kalau sudah parah, nggk ada prospek, tapi ini kok terkesan lamban, apa ada masalah di mana yang paling krusial," tambahnya.

Ia juga mempertanyakan BUMN polesan, yakni BUMN yang tiba-tiba menjadi untung. Ia pun menyinggung PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang 8 tahun merugi kemudian tiba-tiba untung.

ADVERTISEMENT

Darmadi mengatakan, kasus polesan pernah terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Menurutnya, hal itu harus diperhatikan Erick Thohir.

"Nah, dua ini harus diperhatikan dnegan baik-baik Pak Erick, satu yang hantu selesaikannya bagaimana caranya. Kedua yang polesan ini, jangan tiba-tiba menerima dari KAP (Kantor Akuntan Publik) ini sudah untung, sudah bagus tidak dianalisis. Ini memang analisinya harus tajam. Bagaimana misalnya bisa 8 tahun rugi tiba-tiba untung ini juga tanda tanya Pak. Kayak bayi ajaib," terangnya.

Tonton juga Video: Erick Thohir Kaget Tahu Salah Satu Peneliti AstraZeneca Pegawai BUMN

[Gambas:Video 20detik]




Masalah KAP juga disorot Darmadi. Sebab, ia menerima banyak pertanyaan terkait dengan penunjukan KAP tersebut.

"Ini perlu diperjelas karena jumlah KAP di Indonesia ada 540. Jumlah yang dianggap qualified ada 20, kenapa Pak Menteri milih 12, dan kenapa Pak Menteri milih ada KAP yang ada masalah, lagi diskorsing soal Jiwasraya misalnya. Kenapa Pak Menteri juga milih KAP yang dia partnernya ada di mana-mana kantornya kaya Indomart. Ini pertanyaan Pak di bawah," ungkapnya.

Sementara Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam menyoroti adanya pegawai BUMN yang dipotong gajinya sampai 50%. Ia tak menyebut nama BUMN tersebut.

"Jadi ini bukan diutang Pak, bukan kemudian nanti sisanya akan dibayar ketika BUMN untung, tidak Pak, tapi dipotong 50%," katanya.

Ada juga pegawai BUMN yang tidak digaji sama sekali. Dengan kondisi tersebut, pegawai BUMN itu mau tidak mau mengundurkan diri.

"Akhirnya mereka tidak ada pilihan lain, harus mundur, memang tidak di-PHK tapi mereka bagaimana kalau dapur kosong terus, akhirnya kan mengundurkan diri yang itu tidak dapat pesangon," ungkapnya.


Hide Ads