Masalah KAP juga disorot Darmadi. Sebab, ia menerima banyak pertanyaan terkait dengan penunjukan KAP tersebut.
"Ini perlu diperjelas karena jumlah KAP di Indonesia ada 540. Jumlah yang dianggap qualified ada 20, kenapa Pak Menteri milih 12, dan kenapa Pak Menteri milih ada KAP yang ada masalah, lagi diskorsing soal Jiwasraya misalnya. Kenapa Pak Menteri juga milih KAP yang dia partnernya ada di mana-mana kantornya kaya Indomart. Ini pertanyaan Pak di bawah," ungkapnya.
Sementara Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam menyoroti adanya pegawai BUMN yang dipotong gajinya sampai 50%. Ia tak menyebut nama BUMN tersebut.
"Jadi ini bukan diutang Pak, bukan kemudian nanti sisanya akan dibayar ketika BUMN untung, tidak Pak, tapi dipotong 50%," katanya.
Ada juga pegawai BUMN yang tidak digaji sama sekali. Dengan kondisi tersebut, pegawai BUMN itu mau tidak mau mengundurkan diri.
"Akhirnya mereka tidak ada pilihan lain, harus mundur, memang tidak di-PHK tapi mereka bagaimana kalau dapur kosong terus, akhirnya kan mengundurkan diri yang itu tidak dapat pesangon," ungkapnya.
(acd/eds)
