Setelah peternak ayam bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin lalu (15/9), Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) melakukan koordinasi bersama peternak ayam broiler mandiri se-Jawa. Beberapa aspirasi yang diminta peternak di antaranya meminta agar ayam dimasukan dalam program bantuan sosial hingga impor jagung.
"Ayam dimasukan ke program bantuan-bantuan sosial baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten," kata Ketua PPRN Alvino Antonio dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (22/9/2021).
Dia mengatakan, peternak ayam mandiri sering kali menghadapi tingginya harga pakan dan Day Old Chick (DOC) atau anak ayam umur sehari. Hal tersebut, kata dia, dipicu oleh tingginya harga jagung, di mana jagung merupakan komposisi terbesar dari pakan ayam sebanyak 50%.
"Sehingga kami memohon diupayakan jagung dengan harga yang wajar dan persediaan yang cukup. Seperti kondisi saat ini harga jagung yang mahal maka kami meminta pemerintah untuk melakukan impor jagung untuk peternak mandiri lewat BUMN Pangan atau Koperasi," sambungnya.
Masih perihal jagung, pihaknya mengusulkan agar pemerintah melalui BUMN Pangan mempersiapkan cadangan jagung sebanyak 500.000 ton untuk kebutuhan peternak ayam mandiri.
Alvino mengungkapkan, selama ini peternak mandiri kecil sering bersaing di pasar tradisional dengan perusahaan konglomerasi. Oleh karena itu, peternak meminta adanya segmentasi produk ayam broiler.
"Perusahaan konglomerasi tidak boleh menjual ayam hidup, karena menjual ayam hidup merupakan segmen pasar peternak rakyat mandiri kecil," ujarnya.
Aspirasi lain yang disampaikan peternak di antaranya meminta pemerintah merevisi Permendag nomor 07 tahun 2020, penyerapan harga jual hidup oleh BUMN Pangan, pemerataan kepemilikan indukan ayam hingga pembentukan tim khusus dalam mengevaluasi peternak ayam mandiri. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perpres baru.
"Terkait dengan hal-hal tersebut diatas yang bernuasa perlindungan terhadap peternak rakyat mandiri kecil mohon diterbitkan Perpres yang melindungi peternak mandiri. Agar kondisi ini setiap saat dan setiap waktu bisa dilaporkan kepada pemerintah (Bapak Presiden) kami meminta dibuat semacam team kecil (team monitoring dan evaluasi yang didalamnya ada perwakilan peternak unggas rakyat mandiri)," pungkasnya.
