.webp)
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo buka-bukaan bahwa terdapat masalah pada data penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk UMKM atau banpres produktif usaha mikro (BPUM). Dia menjelaskan ada banyak data yang tidak akurat sehingga dilakukan pemblokiran.
"Jujur saja kemarin waktu BRI ditugaskan melakukan BPUM, Pak, ini problem karena banyak data yang nggak akurat sehingga banyak rekening BPUM yang diblokir dan sebagainya," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (22/9/2021).
Wakil dari Menteri BUMN Erick Thohir itu menerangkan bahwa dengan dileburnya
BRI, Pegadaian, dan PNM dalam Holding Ultra Mikro (UMi) akan tersedia data yang lebih baik dari ketiga entitas tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ke depan kalau pemerintah mau melakukan kegiatan apapun di bidang ultra mikro seharusnya datanya ada di sini semua (Holding Ultra Mikro)," ujar pria yang akrab disapa Tiko itu.
Jadi, baik Kementerian Koperasi dan UKM, maupun kementerian lain yang ingin melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat ultra mikro atau mikro, datanya ada di Holding Ultra Mikro semua.
"Ini yang memang harapannya menjadi integrasi daripada program pemberdayaan pemerintah melalui departemen apapun juga kepada entitas-entitas ultra mikro di Indonesia," jelas dia.
Selain itu, saat ini pihaknya juga sedang mendorong agar pelaku usaha mikro mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM.
"Kita sudah ada MoU juga dengan BKPM supaya nanti seluruh entitas ultra mikro ini pun juga mempunyai nomor induk yang terdaftar secara resmi, karena banyak ini kemarin kan banyak yang perorangan belum punya nomor induk resmi," tambahnya.
Simak juga Video: Diduga Gegara BLT, Kantor Desa di Sidrap Dibakar
