Jaga UMKM, Serapan Bantuan Produktif Usaha Mikro Telah Capai Rp 11,7 T

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menjelaskan, program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) adalah program negara yang bertujuan membantu dan menjaga keberlangsungan usaha para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi.

"Serapan anggaran BPUM yang sudah mencapai 99,2% dari pagu anggaran sebesar Rp 15,36 triliun menjadi bukti upaya keras pemerintah memulihkan ekonomi nasional, khususnya dalam membantu para pelaku UMKM untuk tetap menjalankan usahanya," tegas Johnny dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).

Johnny menambahkan, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, BPUM telah disalurkan kepada 9,8 juta pelaku UMKM di tahun 2020. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta, sehingga secara total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 11,7 triliun.

Selain itu, tercatat sebanyak 12,7 juta pelaku UMKM juga telah mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp 1,2 juta dari program BPUM.

"BPUM dapat dimanfaatkan sebagai bantuan modal kerja yang sangat dibutuhkan pelaku usaha mikro saat ini, khususnya bagi mereka yang terkena imbas pandemi COVID-19," tambah Johnny.

Johnny meyakini, program BPUM mampu membantu UMKM dalam menjaga aktivitas usaha, membuka kembali usaha yang sempat tutup akibat terdampak pandemi, hingga mencegah pelaku usaha mikro tidak jatuh ke dalam kemiskinan.

"Dengan BPUM pada 2020 dan 2021, pelaku usaha mikro terdampak pandemi COVID-19 dapat melanjutkan usahanya," ucap Johnny.

Lebih lanjut, Pemerintah juga terus memperbaiki pelaksanaan BPUM agar optimal dan tepat sasaran, di antaranya dengan dengan memusatkan data usulan calon penerima BPUM dalam satu pintu dari dinas yang membidangi koperasi dan UKM.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan validasi data usulan calon penerima BPUM untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan. Peningkatan ketepatan penyaluran bantuan juga dilakukan dengan memastikan semua pelaku UMKM yang menerima bantuan memiliki dokumen NIB/SKU.

"Termasuk membentuk kelompok kerja (pokja) pada Dinas Koperasi dan UMKM untuk memperhatikan wilayah yang rendah realisasi BPUM tahun 2020," pungkas Johnny.