Sri Mulyani Bandingkan Pandemi COVID-19 dan Bom Bali, Apa Bedanya?

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 27 Sep 2021 14:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membandingkan dampak pandemi COVID-19 dan bom Bali terhadap industri pariwisata. Apa bedanya?

Dia menjelaskan terpuruknya sektor pariwisata akibat terjadinya pandemi COVID-19 dialami seluruh dunia. Sementara bom Bali hanya berdampak pada pariwisata di Indonesia.

"Jadi berbeda dengan situasi yang terjadi di mana pariwisata terpukul karena satu isu yang khusus Indonesia, seperti waktu itu bom Bali atau mungkin bencana alam, maka yang ini (pandemi) adalah seluruh dunia mengalami dampak yang sama dengan Indonesia," katanya dalam Rakornas Parekraf Tahun 2021, Senin (27/9/2021).

Lantaran pariwisata Indonesia sudah pernah terpuruk jauh sebelum pandemi COVID-19 menerpa, bendahara negara itu menyatakan bahwa Kemenparekraf dan para pelaku pariwisata bisa mengadopsi kebijakan masa lalu untuk memulihkan sektor pariwisata.

"Mungkin ada policy-policy (kebijakan) yang kita bisa adopsi untuk bisa memulihkan pariwisata sama seperti yang pernah kita lakukan pada masa-masa lalu di mana sektor ini menghadapi dampak yang luar biasa," sebutnya.

Namun, lanjut dia, perlu juga untuk membuat perspektif dan pemikiran baru karena penyebab turunnya kunjungan turis akibat pandemi berbeda dengan apa yang terjadi di masa lalu.

Oleh karenanya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu berharap dalam rakornas tersebut akan memunculkan banyak ide-ide baru dalam rangka memulihkan sektor pariwisata.

"Saya perhatikan selama saya ikut di dalam berbagai rapat program pemulihan ekonomi nasional, mungkin yang kita lihat banyak ide, namun implementasi dari policy-policy (kebijakan) ini nampaknya selalu sering membutuhkan waktu. Sementara APBN sebagai sebuah instrumen memang membutuhkan agar penggunaan anggaran itu harus ada perencanaan yang baik," tuturnya.

"Oleh karena itu saya akan mendukung dan men-encourage (mendorong) terus Kemenparekraf, coba kita rumuskan kebijakan mana yang memang bisa dilaksanakan secara akuntabel dalam waktu singkat, mana yang mungkin membutuhkan desain policy yang lebih kompleks," tambah Sri Mulyani.

(toy/eds)