Hasil Polling: Banyak yang Tolak Luhut Sulap PeduliLindungi jadi Alat Bayar

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 28 Sep 2021 15:56 WIB
Apakah Sertifikat Vaksin Harus Dicetak? Ini Aturan untuk Mall-Transportasi Umum
Foto: Dok ITDC
Jakarta -

Fitur alat pembayaran digital diwacanakan bakal disematkan pada aplikasi PeduliLindungi jadi sorotan. Ide ini diungkap oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Wacana Luhut soal PeduliLindungi ini tercetus karena mulai maraknya sistem pembayaran digital lewat teknologi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dibuat Bank Indonesia.

Tapi ide Luhut ini malah mendapatkan banjir kritikan. Ide tersebut disebut terkesan dipaksakan, terlebih lagi pemerintah sudah pernah membesut alat bayar digital lewat BUMN, yaitu LinkAja.

Keamanan data juga jadi sorotan, apalagi baru-baru ini aplikasi tersebut bikin heboh setelah sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo tersebar di internet. Nampaknya, untuk dijadikan alat pembayaran digital aplikasi ini sangat rentan.

detikcom sendiri mencoba mencari tahu apa komentar masyarakat soal wacana ini. Dalam polling yang diadakan sejak kemarin, hasilnya pembaca detikcom lebih banyak tidak setuju wacana yang diungkapkan oleh Luhut ini.

Ada 60% pembaca yang ikut survei menolak rencana menyulap PeduliLindungi sebagai alat pembayaran digital. Ada 6 dari 10 orang yang tidak setuju dengan wacana ini.

Salah satu pembaca yang menolak wacana PeduliLindungi jadi alat pembayaran digital mengatakan kinerja aplikasi yang dibesut pemerintah ini masih kurang baik. Dia mengatakan untuk sertifikat vaksin saja masih sering telat. Dia takut kalau dijadikan alat pembayaran sistemnya tidak siap, apalagi dengan menjadi alat bayar digital sistem keamanan data bakal jadi hal penting.

"Tidak setuju....sertifikat vaksin ane yg kedua aja gak muncul2 karena SDM dan Sistemnya bermasalah pdhal sdh vaksin dua dosis, alhasil status ane jd warna kuning....bahaya klu jadi alat digital pembayaran krn menyangkut data pribadi dan keuangan seseorang dgn kelemahan yg ada," ungkap pembaca bernama Arman Bejo.

Arif Gunawan, pembaca lainnya yang juga tidak setuju dengan wacana ini menyatakan lebih baik PeduliLindungi fokus untuk urusan kesehatan. Dia mengingatkan jangan ada proyek lain dalam program pengembangan PeduliLindungi, khawatirnya rawan korupsi.

"Fokus saja dengan tujuan awal aplikasi dibuat, gak usah bikin project yg ngadi ngadi deh, rawan korupsi," ujar Arif Gunawan.

Ada juga Rachmad Aprizal yang tidak setuju dengan wacana PeduliLindungi jadi alat pembayaran digital. Dia mengatakan untuk alat bayar sudah banyak aplikasinya, salah satunya dia mengungkit LinkAja.

"PeduliLindungi biar fokus sj utk skrinning, utk bayar udah bnyak, salah satunya link aja," tulis Rachmad Aprizal.

Meski begitu, menurut Danna, salah satu pembaca yang setuju dengan wacana menambahkan fitur pembayaran digital pada PeduliLindungi mengatakan ide ini adalah hal yang bagus. Menurutnya, PeduliLindungi bisa jadi aplikasi serba ada buat masyarakat, apalagi aplikasinya sudah banyak diunduh dan digunakan masyarakat.

"Setuju karena di download sama hampir seluruh masyarakat Indonesia.. jadi one stop apps buat masyarakat Indonesia," ungkap Danna.

Ada juga Han Milano yang setuju dengan wacana ini. Hanya saja dia berpesan kalau memang PeduliLindungi mau jadi alat pembayaran digital, kualitas pelayanannya harus diperbaiki.

"Setuju aja asalkan kualitas pelayanan harus lebih baik dari yg sudah ada," ungkap Han Milano.

(hal/dna)