Belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN tahun 2022 yang disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPR RI disepakati sebesar Rp 945.75 triliun, bertambah Rp 5,18 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN tahun 2022 sebesar Rp 940,57 triliun. Untuk apa saja anggaran K/L ditambah?
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fauzi H Amro menjelaskan kebijakan belanja K/L tahun 2022 tetap diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, termasuk menjaga daya beli aparatur negara melalui pemberian THR dan gaji ke-13.
"Mengendalikan belanja dengan tetap mempertahankan daya beli dan konsumsi aparatur negara, termasuk kebijakan pemberian THR dan Gaji 13 sebagaimana tahun 2021," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah, Selasa (28/9/2021).
Namun tidak disebutkan secara rinci apakah bertambahnya anggaran K/L untuk mengakomodir THR dan gaji ke-13. Yang jelas bertambahnya anggaran K/L diharapkan dapat mendorong produktivitas dan kinerja SDM aparatur negara.
Belanja K/L juga diarahkan untuk mendukung peningkatan profesionalisme, integritas, dan produktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan publik.
Selanjutnya untuk melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat, dan meningkatkan efisiensi belanja pegawai, seiring dengan kebijakan digitalisasi.
Selain itu belanja K/L juga untuk mendukung perlindungan kepada masyarakat dan pemulihan sosial-ekonomi, dukungan belanja modal untuk digitalisasi dan pemulihan ekonomi, penajaman belanja barang dan melanjutkan efisiensi.
Kebijakan umum belanja K/L juga difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Lalu mendukung pelaksanaan reformasi struktural di bidang pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
"Mendukung percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas; dan mendukung reformasi birokrasi dalam rangka pelayanan publik," sebutnya.
Kebijakan belanja K/L juga diarahkan untuk bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial, bidang pendidikan, bidang infrastruktur, bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang ketahanan pangan, bidang pariwisata, serta bidang hukum, pertahanan dan keamanan.
Lihat juga video 'Said Aqil Ingatkan Pemerintah Soal Utang yang Menggunung':
