Tolak Tarif PNBP Naik, Nelayan Geruduk Kantor DPRD

Imam Suripto - detikFinance
Selasa, 28 Sep 2021 19:53 WIB
Nelayan Brebes geruduk Gedung DPRD tolak tarif PNBP naik
Foto: Imam Suripto/detikcom
Brebes -

Kenaikan tarif PNBP perikanan ditolak para nelayan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Mereka mendatangi gedung DPRD Brebes, untuk menyampaikan aspirasi penolakan tersebut. Para nelayan mendesak kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat segera dibatalkan.

Puluhan perwakilan nelayan dari berbagai wilayah pesisir utara Brebes mendatangi gedung DPRD di Jalan Gajah Mada Brebes, Selasa (28/9/2021). Di gedung ini, mereka tidak melakukan orasi, tetapi langsung membentangkan tiga spanduk besar berisi penolakan PNBP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85/ 2021. Dimana dalam PP tersebut mengatur tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di antaranya, Kami Nelayan Pantura Kluwut Brebes Menolak Kenaikan PNBP dan PHP sebesar 400 Persen.

Para nelayan itu kemudian ditemui Komisi II DPRD dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes, Zuhdan Fanani, untuk beraudiensi.

Ketua HNSI Kabupaten Brebes, Rudi Hartono menjelaskan, aksi damai menolak kenaikan PNBP dan PHP dilakukan dengan menggelar spanduk di halaman Gedung DPRD. Hal itu merupakan wujud keresahan para nelayan, karena kenaikan PNBP yang mencapai 400 persen dinilai tidak masuk akal. Apalagi, jumlah ikan hasil tangkapan yang harus dibagi juga timpang dengan tarif PNBP.

"Uang hasil jual ikan melaut ini kan masih harus kami bagi dengan ABK, operasional perbekalan hingga angsuran bank. Terus bagaimana kami bisa membayar PNBP yang naik 400 persen," ujarnya.

Wasid (56), pemilik kapal asal Kluwut, Kecamatan Bulakamba mengaku, keberatan jika harus membayar PNBP sebesar 400 persen. Terlebih, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/ 2021 tentang Harga Pokok Ikan dianggap merugikan nelayan kecil. Sebab, nelayan di Brebes rata-rata mempunyai kapal dengan kapasitas di bawah 30 Grows Ton yang hasil kecil.

"Kami sangat berharap, aspirasi yang kami sampaikan ke DPRD dan Dinas Perikanan ini bisa terakomodir. Tuntutan kami bisa tembus ke KKP, agar PP 85 dan Kepmen 86 bisa dikaji ulang," ungkapnya.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik.