Utang RI Bengkak, Airlangga: Hampir Semua Negara Naik

Utang RI Bengkak, Airlangga: Hampir Semua Negara Naik

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 29 Sep 2021 11:04 WIB
Utang Luar Negeri Indonesia Terkendali

Petugas menata tumpukkan uang di Cash Center Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (17/1). Bank Indonesia menyatakan perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) sebesar 347,3 miliar dolar Amerika pada November 2017 tetap terkendali, hal tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto akhir November 2017 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui rasio utang memang cenderung meningkat. Namun dia menilai itu merupakan hal yang wajar mengingat situasi pandemi yang terjadi.

Awalnya Airlangga berbicara mengenai rasio utang luar negeri (ULN) yang pada Juli 2021 sebesar 36,6% terhadap PDB. Besarannya mencapai US$ 415,17 miliar. Angka itu naik jika dibandingkan Juli 2020 sebesar US$ 408,64 miliar.

"Rasio utang memang naik, namun ini kita tidak sendirian, hampir semua negara rasio utangnya naik," ucapnya dalam acara Forum Indonesia Bankit, Rabu (29/9/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga menegaskan bahwa pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang tidak bisa diprediksi. Bahkan hampir semua negara di dunia tidak menyangka pandmei hingga saat ini belum berakhir.

"Kemarin ada lembaga yang tanya terkait burden sharing. Saya sampaikan dalam kondisi pandmei COVID-19 varian delta, tidak ada 1 dari 215 negara yang memprediksi pandemi ini berjalan mendekati 2 tahun. Sehingga ini dilakukan langkah-langkah ekstra ordinary," tuturnya.

ADVERTISEMENT

Selain utang, berbagi beban yang dilakukan pemerintah dengan BI juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi pandemi COVID-19.

Dalam kondisi yang tidak bisa diprediksi, maka upaya-upaya ekstra perlu dilakukan, termasuk burden sharing yang dilakukan pemerintah dan BI. Tujuannya untuk menjaga kejatuhan ekonomi dan sektor kesehatan.

"Kami berterima kasih Bu Menteri Keuangan dan Pak Gubernur BI untuk melakukan burden sharing," tutupnya.




(das/ang)

Hide Ads