.webp)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi laporan Bank Dunia (World Bank) yang memperingatkan Indonesia soal potensi semakin melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 2027. Defisit pada 2027 diperkirakan akan melebar hingga 2,9%.
Purbaya mengatakan prediksi Bank Dunia sering meleset. Bendahara Negara itu meminta jangan terlalu percaya terhadap lembaga keuangan internasional tersebut.
"Jadi saya suruh nanggapi Bank Dunia? Ya suka-suka dia, dia prediksi boleh, nggak prediksi juga nggak apa-apa, tapi kan selama ini juga sering meleset," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Purbaya, besaran defisit APBN tergantung keahlian pemerintah dalam mengendalikan belanja dan meningkatkan pendapatan. Dengan perbaikan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ia yakin penerimaan semakin meningkat.
"Bea Cukai kan sudah saya tunjukkan bahwa kita sudah menerapkan AI di lapangan dan harusnya ke depan akan membaik terus. Dari perbaikan AI saja kita bisa dapat Rp 1 triliun minimal. Nanti kita akan perbaiki lagi yang lain-lain, harusnya kebocoran dari Bea Cukai akan berkurang dengan signifikan," ucap Purbaya.
Purbaya menilai ramalan Bank Dunia itu bisa terjadi jika tidak ada perbaikan yang dilakukan. Dengan perbaikan yang terus dilakukan, ia yakin defisit bisa dikendalikan.
"Padahal kan kita sedang berubah dan satu lagi, belanja juga kita kendalikan. Artinya bisa saja melebar, bisa saja enggak tergantung kebutuhan kita. Tapi saya yakin kita akan kendalikan di level yang masih berkesinambungan ke depan. Jadi nggak usah terlalu khawatir," imbuhnya.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia memproyeksikan defisit APBN untuk 2025 dan 2026 masih berada di angka 2,8%. Pada 2027, defisit diperkirakan melebar ke angka 2,9%, meski angka tersebut masih dalam ambang batas aman sesuai patokan yang ditetapkan dalam Undang-undang (UU) Keuangan Negara sebesar 3%.
(aid/fdl)
