ADVERTISEMENT

AS Terbelit Utang Hampir Rp 400.000 T, RI Pikul Beban Utang Rp 6.600 T

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 30 Sep 2021 14:57 WIB
Infografis utang pemerintah bikin was-was
Ilustrasi beban utang/Foto: Infografis detikcom/Denny
Jakarta -

Amerika Serikat (AS) tengah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena negeri berjuluk Paman Sam itu melakukan sesuatu yang mencengangkan, tapi lantaran terbelit masalah utang bejibun.

Dikutip dari datalab.usaspending.gov, jumlah utang AS saat ini US$ 26,95 triliun (data 2020) atau sekitar Rp 386,38 ribu triliun. Ini artinya utang AS hampir Rp 400 ribu triliun

AS terancam gagal bayar utang pada Oktober. Bahkan, pemerintah AS blak-blakan akan kehabisan uang untuk pembayaran utang tersebut. Oleh karena itu pemerintah AS tengah mendorong kenaikan batas utang.

Debt ceiling alias batas utang menjadi masalah utama dalam kegegeran ini. Batas utang AS baru saja diakhiri penangguhannya.

Kondisi itu membuat khawatir seluruh penjuru dunia karena takut imbas yang ditimbulkan. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui juga ikut was-was terhadap hal tersebut.

"Beberapa persoalan seperti Evergrande yang ada di RRT atau terjadinya pembahasan di bidang fiskal seperti debt limit yang terjadi di Amerika Serikat, ini semuanya menjadi faktor yang harus kita terus waspadai, juga kemungkinan terjadinya tapering dari kebijakan moneter di Amerika Serikat," tuturnya dalam acara Forum Indonesia Bangkit, Rabu (29/9/2021).

Di sisi lain, persoalan utang bukan cuma dialami AS. Di negeri sendiri, Indonesia, juga memikul beban utang yang besar. Mengutip data APBN KiTa September 2021, posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 berada di angka Rp6.625,43 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,85%.

Berdasarkan data tersebut, posisi utang pemerintah pusat naik sebesar Rp55,27 triliun apabila dibandingkan posisi utang akhir Juli 2021. Penyebabnya adalah kenaikan utang dari Surat Berharga Negara Domestik sebesar Rp80,1 triliun sementara utang Surat Berharga Negara dalam valuta asing turun sebesar Rp 15,42 triliun. Hal yang sama terjadi juga untuk pinjaman, di mana terjadi penurunan sebesar Rp9,41 triliun.

Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terhadap beban utang tersebut? Langsung klik halaman selanjutnya.

Merespons beban utang tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan utang bukan hal yang harus dimusuhi. Menurutnya, utang adalah salah satu instrumen keuangan dan kebijakan pemerintah. Maka dari itu utang akan dikelola menjadi tepat guna sebagai salah satu instrumen keuangan negara.

Dia menegaskan pihaknya selaku pengawal keuangan negara akan melakukan pengelolaan utang dengan hati-hati dan bertanggung jawab.

"Utang ini adalah instrumen. Bukan tujuan dan bukan sesuatu yang harus dimusuhi, namun harus didudukkan sebagai instrumen kebijakan yang tetap harus kita kelola dengan hati-hati dan bertanggung jawab," ujar Sri Mulyani saat melantik pejabat Kementerian Keuangan, Selasa (28/9/2021).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui rasio utang memang cenderung meningkat. Namun dia menilai itu merupakan hal yang wajar mengingat situasi pandemi yang terjadi.

Awalnya Airlangga berbicara mengenai rasio utang luar negeri (ULN) yang pada Juli 2021 sebesar 36,6% terhadap PDB. Besarannya mencapai US$ 415,17 miliar. Angka itu naik jika dibandingkan Juli 2020 sebesar US$ 408,64 miliar.

"Rasio utang memang naik, namun ini kita tidak sendirian, hampir semua negara rasio utangnya naik," ucapnya dalam acara Forum Indonesia Bangkit, Rabu (29/9/2021).

(das/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT