Jurus Pemerintah Optimalkan Subsektor Perikanan Tangkap

Angga Laraspati - detikFinance
Kamis, 30 Sep 2021 23:09 WIB
Nelayan di Pasuruan yang hilang tenggelam usai terempas angin kencang sudah ditemukan. Namun dalam kondisi tewas.
Foto: Muhajir Arifin/detikcom
Jakarta -

Indonesia berkomitmen mewujudkan pengelolaan sektor perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Termasuk di dalamnya, peningkatan kesejahteraan nelayan sekaligus pendapatan negara dalam sektor kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi mengaku selalu mendorong kesejahteraan nelayan sebagai pelaku utama di subsektor ini. Upaya tersebut di lakukannya melalui program asuransi nelayan, kelembagaan agar nelayan punya akses serta daya tawar lebih kuat, berbagai fasilitas pendanaan, juga pelatihan diversifikasi usaha.

"Sumber pendanaan untuk dukungan tersebut dapat berasal dari pendanaan gotong royong, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikembalikan kepada nelayan. Jadi nelayan yang besar dapat berbagi, membantu, memberikan subsidi bagi nelayan-nelayan kecil," jelas Zaini dalam keterangan tertulis, Kamis (30/9/2021).

Untuk mengubah pola pikir nelayan dalam hal pengelolaan keuangan, katanya, KKP juga mencoba membiasakan nelayan menabung. Ia juga menambahkan jika penghasilan nelayan sebetulnya tidak kecil, namun terkendala pengelolaan keuangannya.

"Melalui program Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) yang juga berfungsi sebagai kartu ATM," tutur Zaini.

Zaini juga tidak memungkiri perikanan Indonesia kaya namun belum dioptimalkan. Dalam memanfaatkan kekayaan alam ini, kata dia, penangkapan ikan harus dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

"Jadi keseimbangan faktor ekologi dan ekonomi harus tetap terjaga," tegasnya.

Terkait regenerasi nelayan, Zaini menjelaskan adanya program Bangga Menjadi Nelayan untuk meyakinkan para generasi muda bahwa profesi nelayan dapat berpenghasilan besar dan bergengsi.

Sementara itu, Ketua Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya DPP HSNI Toga Mahaji mengatakan kesejahteraan nelayan juga menjadi fokus utama kegiatan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Sebagai perpanjangan tangan para nelayan, Toga mengharapkan pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat mendengarkan masukan dan kebutuhan nelayan terutama para nelayan prasejahtera, serta mempertimbangkan kondisi setempat.

Tujuannya, agar program dan bantuan kesejahteraan nelayan yang diberikan dapat tepat sasaran. Toga juga menekankan pentingnya upaya pemberdayaan nelayan pada masa paceklik, mengingat nelayan hanya melaut 8 bulan dalam setahun.

"4 bulan lainnya diberdayakan misalnya melalui budidaya udang skala rumahan, sehingga mereka punya sumber pendapatan lain," ujarnya.

Terkait perbedaan sebelum dan setelah masa mandemi, Pengamat Kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim, Abdul Halim menjelaskan pandemi berpengaruh terhadap harga jual ikan, distribusi hasil tangkapan, serta menurunkan frekuensi nelayan turun ke laut.

"Mengingat COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu cepat, kelompok nelayan perlu didampingi melakukan adaptasi dan inovasi pengelolaan sumber daya," tegas Abdul Halim.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi pembangunan ekonomi wanita nelayan, melalui pelatihan digital di koperasi nelayan. Dengan demikian, mereka memiliki keterampilan untuk memasarkan produknya melalui sistem daring.

Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya perlindungan dan edukasi kesehatan, seperti sosialisasi protokol kesehatan hingga ke kampung-kampung nelayan yang sulit dijangkau oleh pemerintah.

Menurutnya, Indonesia telah melakukan banyak kemajuan terkait pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga dapat terus ditingkatkan.

"Sedangkan untuk menciptakan regenerasi nelayan, agar pemuda bangga menjadi nelayan perlu diciptakan sistem kerja yang menarik, jelas insentif apa yang bisa mereka peroleh, serta kepastian hukumnya," kata Abdul Halim.

(akd/hns)