Strategi Kemnaker Bangun Satu Data Ketenagakerjaan di Pusat dan Daerah

Khoirul Anam - detikFinance
Jumat, 01 Okt 2021 23:07 WIB
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan terus membangun ekosistem Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di pusat dan daerah. Hal ini sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang SDK.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengatakan kebijakan SDK perlu diterapkan karena urusan ketenagakerjaan menuntut akurasi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi membutuhkan data yang terintegrasi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi dalam mengimplementasikan kebijakan SDK melalui penguatan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan.

"Bu Menteri Ida Fauziyah dalam berbagai kesempatan menyatakan pentingnya koordinasi antar instansi di pusat dan daerah untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan SDK dalam menentukan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2021).

Saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Satu Data Ketenagakerjaan di Semarang, Jawa Tengah, ia menjelaskan strategi implementasi SDK yang perlu dilakukan antara lain menetapkan kepastian tugas dan peran masing-masing komponen penyelenggara SDK, kejelasan alur data agar data dapat dimanfaatkan antar instansi pemerintah terkait, penguatan koordinasi dan konsolidasi dengan K/L/D terkait, penyelenggaraan Forum SDK, dan penyusunan Grand Design SDK.

"Strategi lainnya, yaitu penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi yang mendukung ekosistem SDK," ucapnya.

Ia menyatakan agar SDK dapat terimplementasi dengan baik, pihaknya sudah melakukan langkah strategis sejak 2020, yaitu penyiapan regulasi Permenaker 15/2020 yang disertai peluncuran SDK oleh Menteri Ketenagakerjaan pada 5 November 2020 lalu.

Sementara pada 2021, lanjut dia, pihaknya melaksanakan berbagai persiapan implementasi. Mulai dari melakukan asesmen tata kelola data ketenagakerjaan, penyusunan daftar data, standar data, metadata, kolaborasi SPBE dengan SDK, pembangunan Portal SDK, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, dan Konsolidasi Nasional SDK.

Namun, menurutnya masih terdapat tugas yang perlu dilakukan, yaitu penetapan kode referensi dan data induk bidang ketenagakerjaan, penetapan data prioritas bidang ketenagakerjaan, dan penyusunan Grand Design SDK. Selanjutnya, tahap terakhir, yaitu implementasi SDK akan dimulai pada 2022.

"Semua upaya dilakukan secara maksimal agar kebijakan SDK dapat terimplementasi dengan baik dan dapat memberikan acuan pelaksanaan maupun pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan ketersediaan Data Ketenagakerjaan yang berkualitas, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi data guna mendukung kebijakan pemerintah di sektor ketenagakerjaan," terangnya.

Sebagai informasi, Bambang membuka Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan SDK merupakan tindak lanjut dari kegiatan Konsolidasi Nasional SDK pada 30 Juni 2021 lalu yang mendapatkan dihadiri 1.187 peserta dari instansi pusat dan daerah. Rakornis kali ini merupakan kegiatan yang kedua setelah sebelumnya diselenggarakan pada 22 sampai dengan 24 September 2021 lalu di Jakarta.

(ncm/ega)