Pengelolaan Uang Negara Pemerintah AS dari Era Bill Clinton Sampai Trump

Beberapa waktu terakhir ramai soal rencana penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS). Penyebabnya adalah karena alotnya pembahasan rancangan undang-undang penangguhan utang di parlemen AS.

Memang AS punya utang hampir Rp 400 ribu triliun. Menteri Keuangan Janet Yellen bahkan sudah terang-terangan jika negara akan kehabisan uang tunai pada 18 Oktober mendatang.

Dari alotnya pembahasan tersebut, sempat ada rencana untuk penutupan pemerintahan di AS. Penutupan ini bukanlah hal baru di AS.

Sebelumnya pemerintahan di negeri Paman Sam ini juga sudah pernah ditutup.

Dikutip dari pemberitaan detikcom, saat itu akhir 2018 di masa kapemimpinan Presiden Donald Trump pemerintahan AS ditutup. Penyebabnya adalah karena parlemen tidak menemui kesepakatan terkait anggaran yang diminta oleh Trump.

Waktu itu, Trump minta anggaran US$ 4 miliar untuk pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko. Sampai akhirnya tidak ada kesepakatan meskipun parlemen sudah menempuh voting.

Imbasnya ada 9 kementerian yang ditutup seperti pertanian, perdagangan, hukum, keamanan, dalam negeri, negara bagian, transportasi, keuangan dan perumahan pengembangan kota dan lembaga lain.

Nah penghentian sementara pemerintahan ini menjadi yang paling lama dalam sejarah yaitu 35 hari.

Sebelumnya dikutip dari CNBC di era Presiden Obama AS juga pernah terjadi goverment shutdown totalnya 16 hari. Saat itu periode 2013-2014 pemerintahan Obama tidak menemui kesepakatan terkait APBN di negara tersebut.

Dilansir dari BBC pemerintah AS saat itu juga mengajukan utang namun tak disetujui oleh Partai Republik. Hal ini yang menyebabkan Obama menutup sementara pemerintahan sejak periode 1 Oktober 2013 hingga 17 Oktober 2013.

Kemudian pada masa kepemimpinan Presiden Bill Clinton terjadi selama 21 hari yaitu pada 16 Desember 1995 sampai 6 Januari 1996. Saat itu masalahnya masih sama gara-gara keuangan negara.

Shutdown juga pernah terjadi di era Presiden Jimmy Carter selama 17 hari yaitu pada 1 Oktober 1978 hingga 17 Oktober 1978. Kemudian pada era Presiden Gerald Ford yang terjadi selama 10 hari yaitu sejak 1 Oktober 1976 hingga 10 Oktober 1976.

Jika shutdown terjadi maka pelayanan publik di seluruh wilayah negara akan tutup. Kecuali bagian kesehatan dan keamanan. Para pegawai negeri sipil (PNS) juga tak bekerja dan dirumahkan.

Kalaupun bekerja, mereka tidak akan mendapatkan gaji hingga ada kesepakatan antara pemerintah dan parlemen.