.webp)
Rantai pasok pertanian terintegrasi dapat mendorong berkembangnya produk halal Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional. Sektor pertanian dinilai dapat menjadi penggerak pemulihan ekonomi nasional di tengah dan pasca-pandemi.
"Ekosistem halal food harus dibangun terintegrasi from farm to table," ungkap Ketua Umum Intani Guntur Subagja Mahardika, Selasa (5/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Guntur menyebutkan pandemi covid-19 merupakan momentum kebangkitan sektor pertanian. Saat sektor ekonomi lainnya terpuruk mengakibatkan kontraksi ekonomi nasional pada 2020, sektor pertanian mengalami peningkatan signifikan. "Dalam kondisi terganggunya logistik ekspor impor selama pandemi kita harus mampu memenuhi kebutuhan pangan dan pertanian mandiri," papar Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI ini.
Pengembangan sektor pertanian, kata Guntur, tidak hanya menghasilkan produk makanan. Tapi, industri pertanian juga akan mendongkrak industri kesehatan berbasis herbal, industri kecantikan, dan pariwisata agro."Sektor pertanian juga menyerap tenaga kerja terbesar mencapai 29 persen," urainya.
Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar belum menjadi eksportir makanan halal (halal food) di dunia. "Ironisnya kita adalah importir makanan halal kedua terbesar setelah Saudi Arabia," ungkap Guntur. Ia mengutip hasil publikasi Dinard Standard yang mengungkap 5 besar negara ekaportir makanan halal adalah Brazil, Amerika Serikat, India, Rusia, Argentina.
"Halal harus menjadi nilai jual produk-produk Indonesia," kata Dicky Saelan, Managing Director Food, PT. Sreeya Sewu Indonesia, Tbk.
Untuk mengembangkan produk halal terintegrasi perlu membangun blockchain rantai pasok halal dari hulu hingga hilir. "Pasar produk halal sangat besar," ujar Dicky.
Anwar Bashori menyebutkan BI mendorong sektor pertanian karena ekosistem dari makanan halal. "Sektor pertanian juga sejak dulu sudah menerapkan prinsip syariah seperti metelu, maro, bagi hasil dan lainnya," jelas Anwar.
Narasumber lainnya dalam forum itu adalah Satria Irawan (Ketua Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Bandung, Jawa Barat), Haris Syahbuddin (Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian RI), dan Supomo (Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Kementerian Koperasi dan UMKM RI). Webinar dipandu Helma Agustiawan, Ketua Intani Jawa Barat.
(fdl/fdl)
