Jokowi, lanjut Kishore Mahbubani juga berkomitmen untuk pembangunan infrastruktur. Selama masa kepemimpinannya, pemerintah telah menggencarkan pembangunan jalan di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
Dia juga menyoroti jalur kereta api sepanjang 2.000 kilometer yang direncanakan dari Banda Aceh hingga Lampung. Proyek lain yang diusulkan termasuk kereta api sepanjang 1.000 kilometer di seluruh Sulawesi dan pengembangan jalur kereta api jarak jauh di Kalimantan.
"Sementara itu, jaringan kereta bawah tanah Jakarta berkembang pesat, mengurangi beberapa kemacetan lalu lintas terburuk di dunia," tuturnya.
Di Jawa, ujarnya, lebih dari 700 kilometer jalan tol termasuk jalan tol Trans-Jawa dibangun antara tahun 2015 dan 2018. Menurutnya itu suatu prestasi yang dulu dianggap mustahil, mengingat hanya 220 kilometer jalan yang dibangun di pulau Jawa pada dekade sebelumnya.
Reformasi yang dilakukan Jokowi dia nilai juga telah membantu meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha yang dirilis Bank Dunia. Indonesia berhasil memperbaiki peringkat dari 120 pada tahun 2014 menjadi 73 pada tahun 2020.
"Saat ini, Indonesia seharusnya menikmati ledakan ekonomi, tetapi COVID-19 menghantam negara ini dengan keras. Namun, Jokowi bertindak lebih awal dan tegas untuk mengamankan 175 juta dosis vaksin untuk populasi 270 juta. Banyak dosis berasal dari China, dan Jokowi menerima pukulan Sinovac untuk menunjukkan kepercayaannya pada vaksin China dan mengirim sinyal politik yang lebih luas," paparnya.
Tetapi dia berpendapat bahwa Jokowi secara geopolitik bersikap bijaksana, karena telah menjaga hubungan baik dengan China dan Amerika Serikat (AS).
"Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah mendorong AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, karena investasi China telah jauh lebih besar dalam beberapa tahun terakhir," ujar Kishore Mahbubani.
Dia menambahkan, Indonesia berpartisipasi dalam banyak proyek yang terkait dengan China Belt and Road, termasuk kereta api Jakarta-Bandung, zona ekonomi khusus pariwisata di Jawa, pembangkit listrik tenaga air Kayan di Kalimantan Utara, perluasan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera, dan pengembangan Bandara Internasional Lembeh di Sulawesi.
Dari catatan detikcom, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah tembus ke Rp 6.625 triliun atau setara 40,85% terhadap PDB. Itu adalah posisi hingga akhir Agustus 2021.
(toy/zlf)
