Dulu Jokowi Ngaku Cuma Sekali, Tapi Tax Amnesty bakal Ada Lagi

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyesalkan rencana pemerintah terkait Tax Amnesty jilid dua ini. Menurut dia tax amnesty jilid II merupakan sebuah langkah mundur dalam peningkatan kepatuhan pajak.

Bukannya kepatuhan pajak yang didorong tapi justru memberikan ruang bagi wajib pajak yang sudah diberi kesempatan tax amnesty 2016 lalu, tapi juga tidak ikut.

Yang terjadi justru ada penurunan kepercayaan terhadap pemerintah karena tax amnesty ternyata berulang lagi.

"Banyak yang berasumsi Kalau ada tax amensty jilid II, kenapa tidak mungkin ada tax amnesty jilid III? Akibatnya tax amnesty akan dijadikan peluang bagi pengemplang pajak," ujar dia saat dihubungi detikcom.

Dia menyebutkan selain itu pemerintah di dalam RUU HPP juga tidak menjelaskan mekanisme screening harta para wajib pajak yang ikut tax amnesty misalnya melalui penugasan kepada PPATK.

Selama tidak ada screening dan pengawasan, hal ini bisa saja harta yang dilaporkan adalah harta hasil money laundry (pencucian uang), hasil kejahatan, atau aset hasil penghindaran pajak lintas negara.

"Justru tax amnesty jilid II memberi ruang bagi kejahatan finansial antar negara. Merasa dapat pengampunan maka tidak perlu ada konsekuensi hukumnya. Seperti tertuang di Pasal 6 ayat 6 dalam RUU HPP: Data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak," jelas dia.

Perbandingan tax amnesy jilid I dan II ada di halaman berikutnya