Cek Nih! Luhut Buka-bukaan soal Namanya Masuk Pandora Papers

Cek Nih! Luhut Buka-bukaan soal Namanya Masuk Pandora Papers

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 11 Okt 2021 21:41 WIB
Menko Marves Luhut Pandjaitan melayat ke rumah duka mendiang anggota DPD RI Sabam Sirait di kawasan Bintaro, Jaksel. Luhut menyatakan bangga kepada Sabam. (Faiz Iqbal Maulid/detikcom)
Foto: Muhammad Ridho: Menko Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Jakarta -

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara setelah namanya muncul dalam Pandora Papers, yang mengungkap skandal pajak terbesar dunia. Nama Luhut masuk dalam daftar Pandora Papers karena disebut-sebut memiliki kaitan dengan salah satu perusahaan cangkang di Panama.

Dia disebut pernah menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama. Dia hadir langsung dalam beberapa kali rapat yang berlangsung selama 2007-2010.

Luhut pun bercerita, pada tahun 2006 ditawari untuk investasi. Pada waktu harga batu bara sedang bagus-bagusnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pandora Papers itu saya 2006, waktu itu lagi bagusnya harga batu bara, ada yang nawarin saya, teman baik saya untuk bikin investasi di Ekuador. Dia temen baik dengan Presiden Ekuador," ujar Luhut dalam Newsroom CNN Indonesia TV, Senin (11/10/2021).

"Kalau Anda investasi bisa anu lah, bisa dapat bagus lah. Bikinlah perusahaan itu di situ. Kita kan investasi di luar negeri boleh. Kan jangan hanya investasi di dalam negeri saja," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Masih ada cerita menarik lagi dari Luhut soal Pandora Papers. Penasaran? Langsung klik halaman kedua.

Luhut mengaku sebanyak 6 kali pergi ke sana. Namun, karena kondisi politik yang tidak menentu ia pun menghentikan investasi di sana.

"Akhirnya sudah 2 tahun saya lihat kok capeknya travelling 27 jam. Saya putusin nggak jadi lagi deh. Tutup. Itu aja selesai 2008 atau 2009," kata mantan Menko Polhukam itu.

Luhut sendiri mengaku siap jika nantinya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Sangat siap. Saya bilang kalau saya salah, kan saya bicara data tadi, ya hukum saja as simple as that," tutur Luhut.


Hide Ads