.webp)
Pembaca detikcom dominan tidak setuju jika pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagai informasi, keputusan itu sudah diizinkan dan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Meski demikian, pembaca mayoritas tidak setuju akan keputusan itu. Pembaca yang mengikuti polling yang diadakan sejak kemarin pukul 12.00 WIB ini sebanyak 138 orang. Selisih antara pembaca yang setuju dan tidak setuju juga cukup jauh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumlah yang setuju hingga polling ditutup pukul 12.00 WIB, Selasa (12/10/2021) hanya 40 orang dan yang tidak setuju 98 orang.
Mereka yang tidak setuju dengan keputusan Jokowi menyatakan transportasi ke Bandung dianggap masih bisa menggunakan kereta normal. Jadi lebih baik APBN digunakan untuk membantu masyarakat di masa pandemi COVID-19.
"Di awal saat membuat kebijakan dan melakukan perencanaan pastinya ada analisa. Perjalanan waktunya ada perubahan dan lain sebagainnya. Rakyat masih cukup dengan kereta normal yang biasa nya digunakan. Lebih baik dana apbn untuk masyarakat yang kurang mampu di masa pandemi COVID-19 ini," kata detikers dengan nama akun And** Ari******
Pembaca lain, menyayangkan proyek kereta cepat menggunakan APBN. Menurutnya seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal hingga terpencil.
"Proyek ini hanya berfokus di Jakarta-Bandung, pun tidak menjamin menjadi pilihan utama oleh warga. Jadi sangat disayangkan kalau harus memanfaatkan APBN, yang dananya seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal /terluar /terpencil atau bahkan untuk kepentingan Pendidikan Nasional," tulis akun bernama Isw** Hun*******.
Ada juga yang mengatakan bahwa pilihan untuk pergi ke Bandung sudah cukup banyak. Apalagi menggunakan mobil pribadi dan jalan tol juga dinilai sudah cukup murah.
"Dilihat dari aspek ke depannya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini belum sangat dibutuhkan. Karena masih bisa dapat dijangkau dengan cepat lewat jalan tol dan biayanya lebih murah. Jadi sangat tidak relevan dari sisi urgensinya ataupun dari sisi kebutuhannya," ungkap akun bernama wir****.
Mereka yang setuju, salah satu alasannya karena khawatir proyek itu mangkrak. Namun, diharapkan tim komite proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa melakukan pengawasan ketat agar proyek tidak molor.
"Saya sangat setuju selama itu tujuannya agar pembangunannya tidak mangkrak, namun pak Luhut Panjaitan harus melakukan pengawasan yang ketat agar proyeknya tidak molor lagi. Statement pak Presiden berubah karena memang faktanya kondisi sekarang jauh berbeda dengan keadaan tahun 2015 /2016," imbuh akun bernama wang****.
(zlf/zlf)
